Keren Kebijakan Ini, Kalbar Optimalkan Gunakan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Daerah

Doc: ANTARA/Rendra Oxtora

Ket. Penjabat Sekda Kalbar Muhammad Bari memimpin Rapat Pembahasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Sekretariat Pemprov Kalbar bertempat, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (17/1/2024).

Pontianak - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)Mohammad Bari mengatakan akan mengoptimalkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan BUMD.

"Terkait hal ini, kami akan mengoptimalkan P3DN di jajaran Pemprov Kalbar dan diharapkan Tim P3DN berupaya seoptimal mungkin meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri baik melalui upaya sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan BUMD," kata Bari, saat memimpin Rapat Pembahasan P3DN di lingkungan PemprovKalbarbersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Sekretariat Pemprov Kalbar, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan, hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, rapat Tim P3DN hari ini merupakan rapat perdana dalam rangka pembahasan terkait menyelaraskan kebutuhan pemerintah dalam mengoptimalkan P3DN serta menentukan tentang komponen apa saja yang dapat dibelanjakan pada belanja barang/ jasa terbesar tahun anggaran 2024.

"Saya harapkan Tim P3DN berupaya untuk seoptimal mungkin meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri baik melalui sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov Kalbar dan BUMD," katanya pula.

Rapat Tim P3DN kali ini untuk menindaklanjuti tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Afirmatif belanja barang/jasa Pemerintah Untuk Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil (UKM) serta Koperasi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang P3DN.

"Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri, saya berharap seluruh jajaran OPD dapat bersinergi dalam menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mewujudkan komitmen belanja barang dan jasa dalam negeri," kata Bari.