Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Kepala BKKBN: Data Stunting Terbaru Masih Menunggu Sinkronisasi

📅 Rabu, 03 Apr 2024, 00:23 WIB | Oleh: Tim Penulis
Kepala BKKBN: Data Stunting Terbaru Masih Menunggu Sinkronisasi Doc: ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari
Ket. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo pada acara silaturahim BKKBN bersama tim pendamping keluarga, keluarga berisiko stunting, dan masyarakat di kantor BKKBN, Jakarta, pada Selasa (2/4/2024).

Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyebut bahwa data stunting terbaru masih menunggu sinkronisasi antara penghitungan di posyandu dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

"Sekarang data stunting masih belum sinkron, antara yang dikumpulkan oleh posyandu dengan data dari SKI, kalau yang dikumpulkan di posyandu, menyatakan bahwa stuntingnya sudah rendah, tetapi yang dari SKI stunting turunnya masih di atas 20 persen," kata Hasto saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan BKKBN bersama seluruh posyandu di daerah terus berkoordinasi untuk memaksimalkan penimbangan agar dapat segera terselesaikan.

"Yang dari penimbangan posyandu, di bulan April ini lebih ditingkatkan lagi, Mei nanti insya Allah sudah lebih dari 95 persen," ujar dia.

Ia menyebutkan data penimbangan di posyandu sama halnya sepertireal count, atau penghitungan secara menyeluruh, sedangkan data survei layaknyaquick countatau hitung cepat.

"Antaraquick countdanreal countitu belum dekat, jadi sabar dulu sedikit, minimal sampai bulan Mei 2024," ucapnya.

Hasto juga mengapresiasi peran tim pendamping keluarga (TPK) yang selama ini telah mendampingi keluarga berisiko stunting dan memaksimalkan peran posyandu untuk mencegah anak terlahir stunting.

"BKKBN ingin sekali di bulan yang suci dan penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama mewujudkan pembangunan keluarga. Karena itu, kehadiran TPK yang setiap hari berhubungan dengan keluarga, menjadi ujung tombak," tuturnya.

Ia juga berkomitmen akan mengusulkan penambahan honor bagi TPK di DKI Jakarta, yang dinilai telah bekerja keras dalam membantu percepatan penurunan stunting.

"DKI ini lebih tinggi dari provinsi lain (anggarannya), jadi uangnya cukup, APBD-nya besar, saya berharap TPK, kader lebih baik, kalau di luar DKI paling Rp300 ribu, kalau DKI, saya berharap bisa Rp500 ribu atau lebih," kata Hasto Wardoyo.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
IESR: Pulau Sumbawa Punya P...

Keren, Unika Atma Jaya Masuk Top 100 Dunia WURI 2026

41 menit yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Megapolitan
Mau Tawuran, Dua Pemuda Baw...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Nasional
Tanggapan Istana Usai Wamen...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.