Kemenkeu siap bantu Jakarta rancang alternatif pembiayaan

Jakarta -- Kementerian Keuangan menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merancang berbagai alternatif pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan termasuk dalam pembiayaan program-program daerah.

"Kami di Kementerian Keuangan akan siap membantu pemerintah daerah termasuk DKI Jakarta," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi DKI Jakarta.

Pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencoba merancang berbagai alternatif pembiayaan.

Kemenkeu bisa menyediakan Fasilitas Penyiapan Proyek (Project Development Facility/PDF) untuk mengundang investor misalnya pihak swasta. Nantinya, pemerintah pusat bisa menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU).

"Kami punya instrumen namanya VGF atau 'Valuability Gap Fund' (dana dukungan kelayakan). Itu semacam subsidi," ujar dia.

Selain itu, kata Luky, ada berbagai fasilitas instrumen lain yang sudah disiapkan untuk bisa membantu berbagai alternatif pembiayaan Pemerintah Daerah termasuk DKI Jakarta.

Dia berpendapat, Pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan tentang pembiayaan yang inovatif (alternative creative financing) sehingga tak semata mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau kita hanya mengandalkan dari anggaran itu mungkin kita tidak bisa melakukan lompatan besar. Bagaimana bisa mencari alternatif-alternatif pembiayaan. Satu keunggulan DKI adalah punya APBD yang sangat kuat," ujar dia.

Namun, dia mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selalu hati-hati mengelola atau mencari alternatif-alternatif pembiayaan.

APBD DKI Jakarta tahun 2025 disepakati sebesar Rp91,34 triliun atau naik 11,53 persen dibandingkan tahun 2024. Anggaran ini nantinya digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.