Kebijakan WFH 1 Hari Seminggu: Skema Hemat BBM dan Mobilitas

JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Rencana ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3).

Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan penggunaan energi, khususnya bahan bakar minyak. Selain itu, pengurangan mobilitas harian diharapkan dapat memberikan dampak efisiensi yang signifikan bagi masyarakat dan negara.

"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga.

Pemerintah saat ini masih mematangkan aspek teknis sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas. Kajian dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan optimal tanpa mengganggu produktivitas kerja.

Rencana penerapan WFH ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah juga mendorong sektor swasta serta pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan serupa.

Pelaksanaan kebijakan tersebut direncanakan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, waktu pasti penerapannya masih menunggu perkembangan situasi global dan nasional.

"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang," kata Airlangga.

Di tengah ketidakpastian global, pemerintah juga terus menjaga ketahanan fiskal nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas aman.

"Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna," jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi menghadapi potensi kenaikan harga energi dan komoditas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas global yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendapatan nasional.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Kebijakan WFH menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menjawab tantangan ekonomi ke depan.