KDM Bilang Jabar Sudah Terapkan WFH Duluan Sebelum Ada Instruksi Pemerintah Pusat

CIREBON, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pemberlakuan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemprov Jabar, bisa menekan biaya operasional birokrasi serta meningkatkan efisiensi anggaran daerah.

Ia mengatakan penerapan WFH di Jabar bukan hal baru, karena telah berjalan dalam beberapa waktu terakhir sebelum adanya penguatan dari pemerintah pusat.

“WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” kata Dedi di Cirebon, Kamis.

Menurut dia, kebijakan tersebut telah diterapkan sejak sekitar enam bulan lalu dan menjadi bagian dari perubahan pola kerja di lingkungan pemerintahan.

Selain WFH, Pemprov Jabar juga mendorong perubahan kebiasaan masyarakat, seperti mengajak pelajar berjalan kaki ke sekolah serta membatasi penggunaan kendaraan bermotor.

“Kita dari dulu udah mengajak anak-anak ke sekolah jalan kaki. Kemudian tidak bawa kendaraan bermotor,” katanya.

Dedi menjelaskan kebijakan tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni efisiensi internal pemerintah dan pengurangan konsumsi energi.

Dari sisi internal, kata dia, WFH dinilai mampu menekan biaya operasional birokrasi yang selama ini cukup besar.

“Yang pertama, dari sisi internal pemerintah, itu menurunkan biaya produksi pemerintah,” ucapnya.

Ia mengemukakan penghematan dilakukan melalui pengurangan penggunaan listrik, internet, dan air sehingga anggaran dapat dialihkan ke sektor pembangunan.

Anggaran yang dihemat, lanjut Dedi, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Selain itu, pihaknya menilai kebijakan tersebut juga berdampak pada penurunan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) seiring berkurangnya mobilitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Jabar.

“Yang kedua adalah, hari ini WFH memiliki tujuan juga untuk menurunkan penggunaan BBM,” kata Dedi.

Ia menuturkan, implementasi kebijakan tersebut mulai terlihat dari menurunnya biaya birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar serta berkurangnya belanja perjalanan dinas.

Dedi menyebut, komposisi belanja pegawai di Jabar saat ini lebih terkendali, sementara porsi anggaran untuk pembangunan menjadi lebih besar.

“Jabar belanja pegawainya paling tinggal 30 persen. 60 persen sudah untuk membangun,” katanya. Ant