Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Kasus OTT Kajari Bondowoso Nodai Integritas Kejaksaan

📅 Sabtu, 18 Nov 2023, 14:06 WIB | Oleh: Tim Penulis
Kasus OTT Kajari Bondowoso Nodai Integritas Kejaksaan Doc: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Ket. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro (depan) bersama para tersangka lainnya dikawal menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka pasca terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

DEPOK - Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia(UI) Vishnu Juwono menilai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Alexander Silaen oleh KPK menodai integritas kejaksaan.

"Integritas lembaga Kejaksaan yang merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum patut menjadi perhatian bersama. OTT terhadap pejabat Kejaksaan menunjukkan bahwa tindakan pembersihan korupsi masih menjadi tugas berat, ujar Vishnu di Depok, Sabtu (18/11).

Dalam konteks ini, Vishnu menyoroti kasus dugaan korupsi beruntun setelah sebelumnya yang menimpa lembaga pengawas, seperti BPK dan lembaga eksekutif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang turut mengawasi keberlanjutan integritas lembaga penegak hukum.

"Keterlibatan Kejaksaan dalam kasus korupsi sebelumnya, terutama terkait dengan Jaksa Pinangki, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem internal Kejaksaan untuk memastikan keberlanjutan reformasi Kejaksaan," tambahnya.

Vishnu juga menekankan perlunya fokus kembali pada reformasi penegakan hukum, terutama di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Kasus OTT ini menjadi titik kritis bahwa reformasi penegakan hukum perlu diperkuat. Pembentukan Tim Khusus Pelaksanaan Reformasi Kejaksaan dengan keterlibatan tokoh independen yang memiliki rekam jejak anti korupsi mumpuni merupakan langkah strategis," jelasnya.

Vishnu mendorong agar tim tersebut memiliki otoritas yang cukup untuk mengimplementasikan program reformasi secara efektif, guna memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Perum Bulog Lebak-Pandeglan...

BPJS Kesehatan Edukasi Polda Kepri Terkait Program JKN

15 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Rona
6 Drama Korea Baru yang Waj...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

1.5 jam yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.