Jakarta Teruskan Bangun Rusunawa Terjangkau

JAKARTA - dalam rangka memenuhi rumah tinggal warga Jakarta, Pemprov akan terus membangun rumah susun sewa (rusunawa) yang terjangkau. “Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jakarta terus berupaya menyediakan rusunawa dengan harga terjangkau untuk masyarakat,” tutur Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Jakarta, Kelik Indriyanto di Jakarta, Jumat.

“Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak bagi warga,” katanya. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa, sasaran penghuni rusunawa adalah masyarakat terprogram dan tidak terprogram/umum.

Masyarakat terprogram adalah korban pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, penertiban ruang kota dan/atau kondisi lain yang sejenis. Sedangkan warga tidak terprogram/umum merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selama ini para penghuni nyaman bertempat tinggal di rusunawa karena mendapatkan banyak fasilitas dan program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. “Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun,” katanya.

Kelik menjelaskan, aturan pembatasan masa tinggal bagi penghuni di rusunawa merupakan wacana yang masih dikaji oleh DPRKP Provinsi Jakarta dalam rancangan peraturan gubernur pengganti Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga terus mengupayakan program prioritas yang lain sehingga porsi anggarannya juga harus dibagi untuk kebijakan lain. Selain itu, pengelolaan pascapembangunan juga terus bertambah besar sehingga turut mengambil porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan dari angka “backlog” atau penumpukan pekerjaan atau pesanan yang belum selesai terkait kebutuhan perumahan di Jakarta yang mencapai sekitar 1,8 juta kebutuhan hunian layak pada tahun 2021.

Tak Sebanding

Jumlah tersebut sangat tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan kecepatan Pemprov Jakarta dalam menyediakan unit hunian rusunawa yang hanya 32.978 unit sejak sekitar tahun 1993 atau sekitar rata-rata 1.030 unit per tahun. Salah satu yang memicu hal tersebut adalah keterbatasan. Kondisi demikian membuat harga tanah maupun rumah di Jakarta menjadi sangat mahal. Akhirnya muncul ketimpangan ketersediaan hunian layak.

Usulan pembatasan penghunian bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada di Jakarta untuk juga memiliki kesempatan yang sama seperti para penghuni yang sudah lama bertempat tinggal di rusunawa dan menikmati subsidi unit hunian. “Adapun terkait dengan usulan tersebut masih dalam pembahasan antarperangkat daerah yang finalisasinya diharapkan baru akan selesai pada pertengahan Tahun Anggaran 2025,” katanya.

Harapannya dengan pembatasan tersebut para penghuni yang saat ini bertempat tinggal di rusunawa lebih termotivasi untuk berkarir sehingga mampu naik kelas dengan memiliki unit huniannya sendiri. Rusunawa diharapkan berperan sebagai “housing career” yang merupakan solusi perumahan sementara bagi MBR atau kelompok tertentu yang belum mampu membeli rumah sendiri.

Dalam jangka panjang, rusunawa juga diharapkan dapat berperan sebagai inkubator keterampilan dan usaha untuk bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. “Selanjutnya penghuni mampu untuk beralih hunian milik yang terjangkau,” katanya.

Selain itu, sesuai Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Provinsi Jakarta, terdapat program peningkatan ekonomi bagi penghuni agar lebih mandiri.