Infrastruktur Butuh Dana Segar di Luar APBN, Menkeu Usulkan Skema Pembiayaan Ini 

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pembiayaan kreatif dengan melibatkan swasta karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Skema pembiayaan non-APBN meliputi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) dan KSPI (Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur); Pinjaman Daerah dan Obligasi; CSR (Corporate Social Responsibility); Lembaga Pembiayaan; Pembiayaan Swasta; dan Pinjaman Luar Negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kolaborasi antara International Finance Corporation (IFC) dengan badan usaha milik negara (BUMN) RI untuk pembiayaan infrastruktur.

Usulan itu ia sampaikan saat pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop yang membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan IFC.

"Saya juga mendorong kolaborasi IFC dengan BUMN special mission vehicle sebagai upaya untuk menghadirkan pembiayaan inovatif bagi pembangunan infrastruktur, khususnya yang melibatkan pemerintah daerah," kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Senin (28/4).

Menurutnya, IFC telah menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Sri Mulyani mengapresiasi komitmen IFC untuk terus memperkuat dukungannya terhadap program pembangunan di Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional.

Salah satu program yang menjadi perhatian IFC adalah dukungan agrikultur dan sanitasi air. Menkeu menyambut baik perhatian ini karena sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Sri Mulyani menggali peluang kerja sama pembiayaan antara Bank Dunia dengan BUMN dan Danantara.

Peluang itu ia diskusikan saat bertemu dengan Chief Financial Officer World Bank Anshula Kant dan Treasurer World Bank Jorge Familiar, yang mana mereka mendalami berbagai peluang pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, termasuk bagaimana mendorong keterlibatan sektor privat secara lebih luas dalam pembiayaan proyek-proyek strategis.

Sri Mulyani menyampaikan bagaimana skema pembiayaan ini dapat dimanfaatkan dalam proyek pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat seperti transportasi publik, pengelolaan sampah, dan manajemen air bersih.

Tentunya, kata dia, pembiayaan itu tetap memperhatikan aspek prudent dan mitigasi risiko dalam pengelolaan pembiayaan.

"Bertemu dengan Anshula Kant dan Jorge Familiar menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dengan Bank Dunia," tutur dia.