Efisiensi Energi, Bupati Jember Siapkan Skema WFH untuk ASN

Doc: Diskominfo Jember

Ket. Bupati Jember Muhammad Fawait.

JEMBER - Bupati Jember, Jawa Timur (Jatim),  Muhammad Fawait menyiapkan skema Work From Home (WFH) untuk Aparatur Dipil Negara (ASN) guna mendukung efisiensi energi di kabupaten itu.

"Menanggapi ketidakstabilan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia, saya menginstruksikan langkah penghematan energi dan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember," kata Muhammad Fawait dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Senin.

Ia menjelaskan kenaikan harga minyak mentah global yang signifikan memberikan tekanan besar pada beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pemerintah pusat, sehingga seruan presiden untuk melakukan efisiensi harus dijawab dengan langkah konkret di daerah.

"Sebagai bagian dari NKRI, kami harus peka terhadap kondisi global. Ketidakstabilan di Timur Tengah membuat harga minyak fluktuatif. Jika konsumsi tidak dikendalikan, beban subsidi negara akan semakin membengkak," tuturnya.

Ia mengatakan langkah efisiensi itu murni dilakukan untuk menjaga stabilitas beban subsidi, bukan karena adanya kelangkaan stok BBM di wilayah Jember.

"Kami menjamin bahwa ketersediaan energi untuk masyarakat masih dalam kondisi aman," katanya.

Sebagai bentuk aksi nyata, Pemkab Jember memutuskan untuk tidak menggelar acara open house di Pendapa Wahyawibawagraha pada momentum Lebaran tahun ini.

Meski meniadakan seremoni open house formal, Bupati Fawait tetap membuka diri bagi para kader dan masyarakat yang ingin bersilaturahmi secara sederhana.
"Tahun ini tidak ada open house di pendapa. Kami kembali ke kesederhanaan. Kalau ada tamu, kami terima di pondok dengan jamuan ala kadarnya. Niat utamanya adalah mendukung gerakan efisiensi pemerintah pusat," katanya.

Selain membatasi kegiatan seremonial, Pemkab Jember melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kini tengah menggodok skema kerja dari rumah atau WFH. Langkah itu diproyeksikan sebagai salah satu cara menekan penggunaan energi kendaraan dinas maupun operasional kantor.

"Kami sedang siapkan skemanya. Mungkin dalam satu minggu ada satu atau dua hari WFH. Dengan pengalaman saat COVID-19 lalu, saya yakin pelayanan publik tetap prima dan tidak akan terganggu," ujarnya.