Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Dukung Kebijakan PIT, KKP Akan Bangun Kampung Nelayan Maju Terintegrasi sebagai 'Pilot Project'

📅 Jumat, 24 Mar 2023, 14:10 WIB | Oleh: Tim Penulis
Dukung Kebijakan PIT, KKP Akan Bangun Kampung Nelayan Maju Terintegrasi sebagai 'Pilot Project' Doc: ANTARA/ (Humas KKP)
Ket. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun proyek percontohan 10 kampung nelayan maju terintegrasi yang berlokasi di sekitar zona penangkapan. Rencana itu sejalan dengan pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota (PIT).

"Ini yang sedang kami identifikasi, di setiap wilayah penangkapan itu ada berapa (kampung). Nah ini kampungnya akan kami bangun. Ada dermaga, ada docking kapal, ada cold storage, ada pabrik es, ada pasar ikan, kalau perlu kapalnya kami bantu," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/3).

Selanjutnya KKP akan menginstall Badan Layanan Umum (BLU) di kampung tersebut, serta mengembangkan balai komunikasi dan balai latihan yang akan diisi oleh para penyuluh.

Pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan produktivitas para nelayan kecil yang tergabung dalam koperasi.

Sebanyak 10 kampung tersebut ada di satu titik yang berlokasi di Zona 3 yang meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, 715, dan 714.

Ke depan, lanjut dia, para nelayan kecil yang tergabung dalam koperasi tetap mendapat kuota tangkapan, bahkan tidak dikenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selayaknya investor atau pelaku usaha penerima kuota di zona industri.

Trenggono menjelaskan, sistem keamanan di kapal-kapal nelayan kecil juga akan ditingkatkan dengan menyematkan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System, dan hal ini akan ditanggung pemerintah.

Trenggono menambahkan bahwa hal lain yang tak kalah penting, pelaksanaan PIT diyakininya akan mengawal bantuan pemerintah untuk nelayan kecil menjadi lebih tepat sasaran. Dalam hal pembagian BBM misalnya, nelayan kecil menjadi pihak yang paling berhak mendapatkan solar bersubsidi di SPBN.

"Untuk nelayan tradisional setempat kami siapkan kampung-kampung tadi. Kami bangun. Kami siapkan SPBU-nya juga yang benar," pungkasnya

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp84.400/...
Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Nasional
Grab Tegaskan Rumor Hengkan...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.