Dirut BPJS Kesehatan: Pemda Pegang Peran Kunci Wujudkan Perlindungan Kesehatan

JAKARTA - Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam mewujudkan jaminan kesehatan semesta sebagai fondasi perlindungan bagi masyarakat. Keberhasilan daerah mencapai cakupan semesta menunjukkan komitmen kebijakan serta sinergi lintas sektor menjadi penentu perluasan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan penghargaan bagi pemerintah daerah di Jakarta, Selasa (27/1). Acara ini dihadiri berbagai pimpinan daerah yang sukses mencapai target perlindungan kesehatan nasional di wilayahnya.

”UHC tidak hanya dimaknai sebagai capaian administratif kepesertaan, melainkan sebagai jaminan bahwa seluruh penduduk dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa hambatan finansial. Dalam konteks ini, peran Pemda kian krusial melalui pendaftaran peserta JKN, khususnya kelompok rentan, penguatan fasilitas layanan kesehatan, serta pengawasan pelaksanaan Program JKN di wilayah masing-masing,” ujar Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam keterangannya, Jumat (30/1).

Pemerintah daerah kini aktif mendaftarkan masyarakat yang belum terjangkau segmen kepesertaan melalui skema bantuan iuran. Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota saat ini sudah mencapai target.

Ghufron menambahkan seiring tercapainya cakupan semesta masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dituntaskan bersama. Tantangan tersebut meliputi peningkatan status keaktifan peserta serta menjaga keseimbangan dana dengan biaya pelayanan kesehatan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Pihaknya berkomitmen memastikan hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan terjamin sepenuhnya melalui dukungan pemerintah daerah.

“Pelayanan kesehatan itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Penghargaan UHC Awards ini menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Kami berharap capaian daerah yang menerima apresiasi dapat menjadi motivasi bagi daerah lain, dan kami akan terus memantau pemda yang belum mencapai standar layanan kesehatan. Prinsipnya adalah gotong royong,” ujar Ribka.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Made Padma Puspita, menekankan cakupan semesta berfokus pada kualitas layanan. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan mutu layanan menjadi perhatian utama agar manfaat dirasakan optimal.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan keberhasilan cakupan kesehatan di daerah tidak terlepas dari kerja kolaboratif. Sinkronisasi kebijakan pengelolaan data kependudukan dan dukungan anggaran menjadi faktor penting agar manfaat dirasakan merata.

”Tentu mencapai UHC kita sudah, sekarang tinggal bagaimana mempertahankan. Lagi-lagi kita harus berpikir keras bagaimana instrumen pembiayaan ini tetap terjaga. Kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan yang tak kalah terpenting adalah bagaimana informasi khususnya prosedur, tersampaikan dengan baik di masyarakat, ” kata Lucky.

Manfaat jaminan kesehatan semesta dirasakan langsung oleh masyarakat penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah setempat. Salah satu warga penerima manfaat tersebut adalah Andi Suwandi yang menderita penyakit hemofilia sejak kecil.

”Setelah pengobatan saya dijamin oleh Pemda, perlahan kondisi ekonomi saya pun semakin membaik. Tanpa kekhawatiran terhadap biaya lagi. Kepada pemerintah tetap semangat, dan semoga dapat memberikan program-program sosial lain yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Andi. ils/I-1