Cegah Gangguan, DPRD Kota Bogor Minta Pemindahan 451 TPS Rawan Bencana

Doc: ANTARA/HO-Sekretariat DPRD Kota Bogor

Ket. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kota Bogor - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta pemerintah kota setempat melakukan pemindahan sebanyak 451 tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di titik rawan bencana, ke daerah sekitar yang lebih aman, agar pemilih pun merasa nyaman dalam memberikan suara mereka.

Atang di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, menyebutkan hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko golput akibat gangguan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 di Kota Bogor.

Ia menyarankan agar, 451 TPS di titik rawan bencana itu dipindahkan ke bangunan sekolah dan gedung pemerintahan.

"Pemerintah bisa membantu penyelenggara pemilu untuk mencarikan serta menyediakan sarana publik dan pemerintahan seperti sekolah maupun gedung pemerintahan untuk mengganti 451 lokasi TPS yang rawan bencana," kata Atang.

Berdasarkan data pemetaan bencana dari bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 2.913 TPS terdapat 451 TPS berada di titik rawan bencana alam.

Sebanyak 451 TPS rawan bencana itu tersebar pada zona merah di 115 titik di Kecamatan Bogor Selatan, 98 di Bogor Barat, 79 di Bogor Utara, 68 di Tanahsareal, 61 di Bogor Tengah, dan 30 di Bogor Timur.

Terlebih, kata Atang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem guna menyukseskan perhelatan Pemilu 2024.

"Kami tentu tidak ingin masyarakat golput karena pemilih tidak berangkat ke TPS akibat hujan deras, tempatnya tidak nyaman, rawan, tidak mudah diakses dan panitia terancam keselamatannya karena lokasi TPS rawan bencana," ujar Atang.

Di samping itu, ia menilai pemetaan daerah rawan bencana dari BPBD dan prakiraan dari BMKG dapat menjadi acuan informasi yang sangat penting terutama di Kota Bogor. Baik menggeser tps ke tempat yang lebih aman atau bisa saja memanfaatkan gedung-gedung yang representatif.

Menurut Atang, dari sisi keamanan, mitigasi musim hujan juga perlu ditekankan untuk memastikan tidak ada surat suara rusak terkena air hujan. Baik di ruang penyimpanan maupun saat perjalanan pengiriman.

Semua antisipasi lokasi TPS dan pengamanan surat suara dari cuaca ekstrem menurutnya perlu segera dilakukan untuk menghadapi Pemilu 2024, sebab saat ini waktu pencoblosan sudah tinggal menghitung hari.

Berkaca pada Pemilu 2019, KPU Jawa Barat menyebut setidaknya ada 680 kotak suara yang terendam lumpur di gudang penyimpanan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, meski dari total tersebut hanya 300 kotak suara yang rusak.

"Dari pengalaman daerah lain kita bisa belajar, kita tidak ingin surat suara dan kotak suara rusak di Kota Bogor karena terdampak hujan, meskipun kota ini berlabel kota hujan. Semua kita harap dapat diantisipasi bersama," kata Atang.