Cagub Risma Janjikan Birokrasi Bersih dan Antikorupsi dalam Debat Pilgub Jatim 2024
Pasangan Calon Gubernur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, saat memasuki arena debat publik yang digelar KPU Jawa Timur, di Graha Unesa Surabaya, Jumat (18/10/2024).
Foto: ANTARA/ Moch AsimSURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini, mengedepankan konsep birokrasi yang bersih dari praktik korupsi apabila terpilih dalam Pilgub Jatim 2024. Hal itu disampaikan Risma dalam debat calon gubernur yang berlangsung di Graha Unesa, Surabaya, Jumat.
"Birokrasi resik adalah modal utama kami. Jika birokrasi bersih tanpa korupsi, pembangunan akan berjalan lebih efektif dan efisien," tegas Risma saat memaparkan visi dan misinya.
Risma berjanji untuk menghadirkan reformasi birokrasi yang mampu menciptakan layanan publik yang cepat, bersih, dan solutif bagi masyarakat.
"Birokrasi pemerintahan yang berintegritas, tanpa diskriminasi, akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Jawa Timur, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Mengenai ketahanan sosial, Risma menyoroti pentingnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
"Jadi kesenjangan ekonomi harus diturunkan, kemudian masyarakat bisa lebih sejahtera untuk mengakses layanan-layanan pemerintah lebih baik," jelasnya.
Risma juga menawarkan solusi ekonomi kerakyatan yang inklusif, dengan anggaran yang berpihak kepada rakyat, serta kebijakan yang partisipatoris.
Seperti diketahui, Pilgub Jawa Timur 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon). Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung oleh PKB.
Pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, PPP, PSI, Perindo, Partai Buruh, Gelora, PBB, PRIMA, Garuda, dan PKN.
Sementara itu, pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Ummat.
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- 2 Kenaikan PPN 12% Bukan Opsi Tepat untuk Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Butuh Terobosan
- 3 Desa-desa di Indonesia Diminta Kembangkan Potensi Lokal
- 4 Pemerintah Harus Segera Hentikan Kebijakan PPN 12 Persen
- 5 Libur Panjang, Ribuan Orang Kunjungi Kepulauan Seribu