Bogor 'Blusukan' Minimalkan Konflik Pemilu

BOGOR - Pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi konsen dari setiap wilayah karena berpotensi melahirkan konflik horizontal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kepolisian Resor Bogor menjadwalkan untuk roadshow ke desa-desa alias blusukan untuk meminimalisasi konflik tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, Jumat (1/9), menyebutkan, upaya yang dilakukan bersama Polres Bogor untuk mengantisipasi potensi konflik. Ini upaya menciptakan keadaan yang kondusif untuk pemilu mulai dari wilayah paling kecil.

"Kapolres mempunyai program pengamanan pemilu. Persiapannya dimulai dari sekarang. Salah satunya dengan koordinasi lintas sektor. Kapolres akan melakukan roadshow ke desa," ungkapnya.

Menurut Burhanudin, Pemerintah Kabupaten Bogor membuka lebar pintu bagi elemen lainnya untuk turut serta melakukan koordinasi demi pengamanan Pemilu 2024. Burhanudin menerangkan bahwa pemerintah kabupaten juga siap memberi akses kepada penyelenggara pemilu jika ingin melakukan agenda kerja persiapan Pemilu 2024.

"Kalau KPU atau Bawaslu mau bertemu camat, bisa kita koordinasikan," tuturnya. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, menjelaskan Polres sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang rawan konflik di Pemilu 2024.

"Kami sudah memetakan wilayah-wilayah yang rawan konflik pemilu. Setidaknya ada 28 atau 29 wilayah rawan konflik. Semua wilayah berpotensi konflik baik wilayah barat, timur, selatan, tengah, maupun utara," ungkapnya.

Melihat tingginya potensi konflik tersebut, Rio pun mengatakan bahwa Polres sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bogor dan TNI untuk sama-sama menjaga kondusivitas Pemilu 2024.

Jaga Persatuan

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengajak warganya untuk menjaga persatuan karena selama enam bulan ke depan masuk masa kampanye Pemilu 2024. "Pilihan boleh berbeda, persatuan tetap harus terjaga," kata Imam Budi.

Imam Budi Hartono mengatakan bulan Oktober 2023 sudah mulai pendaftaran. Daftar calon tetap anggota legislatif DPRD tingkat kota, provinsi serta DPR sudah keluar. Lalu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di KPU, lalu mulai masa kampanye.

"Enam bulan ke depan sudah masuk masa kampanye. Masa kampanye adalah waktu genting. Kita harus sepakat menjaga kondusifitas Depok," jelas Imam. Pria yang akrab disapa bang Imam itu minta, semua pihak boleh berbeda dalam pilihan calon pemimpin. Namun, persatuan tetap dijaga. Ini perintah para pemimpin dan pahlawan bangsa.

Sementara itu,Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri,menyatakan Pemkot Depok siap mewujudkan Pemilu 2024 yang santun dan damai. Untuk itu, dia mengimbau warga mampu menyelesaikan perbedaan secara damai dengan musyawarah dan mencegah kekerasan.

"Orang Depok itu toleran dan upaya-upaya yang dilakukan selalu damai. Kuncinya saling menghormati dan menghargai," ujar Supian Suri.