Beijing Kritik Negara yang Kirim Perwakilan ke Pelantikan Pemimpin Taiwan

BEIJING - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengkiritik sejumlah negara yang mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri upacara pelantikan William Lai Ching-te sebagai pemimpin Taiwan.

"Perkataan dan tindakan segelintir negara dan tokoh politik melanggar prinsip 'Satu Tiongkok' dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam konferensi pers rutin di Beijing pada Selasa (21/5).

Tindakan mereka itu menunjukkan campur tangan terang-terangan terhadap urusan dalam negeri Tiongkok melemahkan kedaulatan dan integritas wilayah Tiongkok serta merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Tiongkok mengecam keras kata-kata dan tindakan tersebut, katanya.

Terdapat pewakilan dari beberapa negara yang menghadiri "upacara pelantikan" tersebut termasuk 12 negara yang mengakui Taiwan seperti dari Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah dan Vatikan.

Selain itu hadir juga mantan pejabat tinggi Amerika Serikat dan negara lainnya.

"Tiongkok sangat menentang interaksi resmi dalam bentuk apa pun antara wilayah Taiwan di Tiongkok dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok," tambah Wang Wenbin.

Definisi dari prinsip "Satu Tiongkok", kata Wang Wenbin, sangat jelas, yaitu hanya ada satu Tiongkok di dunia dimana Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Tiongkok, dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh wilayah Tiongkok.

"Kami meminta negara-negara dan politisi terkait untuk menghentikan manipulasi politik mereka terhadap masalah Taiwan, berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada separatis 'kemerdekaan Taiwan', dan menghentikan tindakan salah yang melanggar kredibilitas Taiwan di mata komunitas internasional dan mengabaikan prinsip satu Tiongkok," tegas Wang Wenbin.

Terkait pernyataan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mengucapkan selamat kepada pemimpin baru Taiwan, Wang Wenbin menyebut apa yang dilakukan Menlu Blinken secara serius melanggar prinsip "Satu Tiongkok" dan tiga Komunike bersama Tiongkok-AS serta melanggar komitmen politik AS yang hanya mempertahankan hubungan budaya, komersial dan hubungan tidak resmi lainnya dengan wilayah Taiwan.

"Hal ini mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada kekuatan separatis 'kemerdekaan Taiwan'. Tiongkok menyesalkan dan menentangnya, dan telah melancarkan protes serius ke AS," ungkap Wang Wenbin.

Wang Wenbin juga menyebut "Kemerdekaan Taiwan" tidak akan menghasilkan apa-apa dan siapa pun yang berkomplot dan mendukung "kemerdekaan Taiwan" pasti akan gagal.

"Tidak ada campur tangan eksternal yang dapat menahan tren reunifikasi Tiongkok. Segala upaya untuk menentang prinsip satu Tiongkok dan membahayakan kedaulatan nasional serta integritas wilayah Tiongkok akan ditanggapi dengan tanggapan tegas Tiongkok," jelas Wang Wenbin.

Kementerian Luar Negeri Taiwan menjelaskan sebanyak 508 tamu dari 51 delegasi negara sahabat menghadiri pelantikan William Lai Ching-te pada 20 Mei 2024.

Tamu yang hadir antara lain Raja Eswanti Mswati III, Presiden Kepulauan Marshall Hilda C. Heine, Presiden Palau Surangel S. Whipps Jr., Presiden Paraguay Santiago Peña Palacios, Perdana Menteri (PM) Belize John Briceño, PM St. Lucia Philip J. Pierre, PM St. Vincent dan Grenadines Ralph E. Gonsalves, PM Tuvalu Feleti Penitala Teo, Wakil PM St. Kitts dan Nevis Geoffrey Hanley, Menteri Luar Negeri Guatemala Carlos Ramiro Martínez, Uskup Agung Filipina Charles John Brown.

Delegasi dari AS antara lain mantan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Richard Armitage dan masih ada Ketua Komisi Tetap Perdagangan Internasional Kanada Judy Sgro, mantan presiden Lithuania Dalia Grybauskait?, mantan ketua parlemen Singapura Abdullah Tarmugi, anggota Parlemen Eropa, legislator dan pejabat dari Australia, Korea, Indonesia, Jepang dan Inggris.

William Lai dan wakilnya Wakil Presiden Hsia Bi-khim merupakan bagian dari Partai Progresif Demokratik (DPP), yang sangat gigih memperjuangkan kedaulatan Taiwan.

Di dalam negeri, DPP menghadapi berbagai tantangan setelah meraih suara mayoritas di parlemen pada Januari lalu. Perkelahian di antara para anggota parlemen bahkan terjadi pada Jumat (17/5) terkait bahasan reformasi parlemen yang didorong oleh oposisi.