Bawaslu Tasikmalaya Siagakan 5.096 Pengawas TPS untuk Awasi Pemilu

Doc: ANTARA/HO-Pokja Bawaslu Tasikmalaya

Ket. Sejumlah pengawas mengikuti Apel Siaga Pengawas Pemilu 2024 di lapangan Sekretariat Daerah Pemkab Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Tasikmalaya - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat siagakan 5.096 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencegah dan menindak tegas apabila ada unsur pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Sangat siap, pengawas TPS sebanyak 5.096 sudah siaga," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda saat Apel Siaga Pengawas Pemilu 2024 di Tasikmalaya, Rabu.

Ia menuturkan seluruh pengawas TPS itu disebar untuk melakukan pengawasan sebelum pelaksanaan pencoblosan dan juga mengawasi selama di masing-masing TPS, kemudian saat perhitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024.

Seluruh pengawas itu, kata dia, sudah mengikuti bimbingan teknis untuk memiliki wawasan dan memahami tugas serta fungsinya sebagai pengawas saat pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024.

"Melaksanakan pengawasan kampanye masa tenang, dan hari pemungutan dan perhitungan suara," katanya.

Ia mengatakan apel gelar pasukan pengawas itu sebagai bukti menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Bawaslu, khususnya Bawaslu di Kabupaten Tasikmalaya siap melakukan pengawasan selama jalannya pemilu.

Seluruh pengawas itu, kata dia, juga sudah siap melaksanakan pengawasan pada masa tenang mulai 11 sampai 13 Februari 2024 untuk memastikan tidak ada politik uang maupun pelanggaran pemilu lainnya.

"Kita awasi pada masa tenang kampanye, jangan sampai ada politik uang," katanya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan dan melaporkannya apabila ada unsur dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu.

Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, harus bisa menjaga jalannya demokrasi yang jujur, aman, dan berjalan lancar tanpa ada kecurangan atau pelanggaran dalam pemilu.

"Kita buktikan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada pelanggaran," katanya.