Banyak Kota Terancam Hilang Jika Krisis Iklim Tak Ditangani

Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Mochamad Saleh Nugrahadi mengatakan, banyak kota terancam hilang jika krisis iklim tidak ditangani dengan baik.

"Kalau kita tidak atasi (krisis iklim), tentunya banyak kota kita yang akan hilang," kata Saleh saat bertemu media di Jakarta, Senin.

Hilangnya kota-kota tersebut, menurut Saleh disebabkan karena krisis iklim membuat permukaan tanah semakin turun sementara permukaan air laut semakin naik. Kondisi ini, telah terjadi di pantai utara Pulau Jawa.

"Yang sekarang terjadi di pantai utara Pulau Jawa, bagaimana di kota-kota pesisir, garis pantai semakin mendekat. Kenapa mendekat? Karena banyak hal, entah itu abrasi atau memang tanahnya turun sementara air lautnya naik," ujar Saleh.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan kondisi tersebut tentu akan diikuti oleh dampak yang tak diinginkan lainnya misalnya semakin berkurangnya ruang hidup.

"Di Indonesia, kita kan negara kepulauan dan kebetulan memang kota-kota yang padat itu berada di pesisir. Dampaknya, tentunya dengan banyak pulau yang hilang, otomatis habitat hilang, ruang hidup makin berkurang," imbuhnya.

Selain kota atau pulau yang terancam hilang, Saleh mengatakan krisis iklim juga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Sebagai contoh, perubahan suhu, curah hujan, dan kelembaban akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan nyamuk Anopheles yang merupakan penyebar penyakit malaria.

"Kemudian kalau kemarau berkepanjangan juga jadi banyak debut, bisa menyebabkan penyakit ISPA," tutur Saleh.

Di samping itu, Saleh menambahkan krisis iklim juga akan membawa dampak buruk pada ketersediaan air, pangan, hingga keanekaragaman hayati.

Oleh karenanya, pemerintah melakukan berbagai upaya termasuk membuat regulasi dalam rangka mengendalikan perubahan iklim dan memastikan regulasi tersebut terimplementasi dengan baik di semua lini.

"Selain itu, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi, (regulasi) ini jalan semua atau tidak. Ini memang sesuatu yang tidak mudah karena menyangkut banyak pihak." ujar Saleh Nugrahadi.