Bantu Myanmar, Menlu RI Tekan Pentingnya Bangun Kepercayaan "Stake Holders"

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia terus berupaya membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar dalam upaya membantu negara tersebut keluar dari krisis.

"Indonesia akan berusaha terus untuk membanguntrust(kepercayaan)ini. Indonesia berusaha terus membangun jembatan untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan yang ada," kata Retno dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/4).

Myanmar dilanda krisis sosial, politik, dan ekonomi sejak kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada 2021.

Kelompok hak asasi manusia dan PBB menyebut militer Myanmar telah melakukan tindakan kejam sebagai bagian dari upaya untuk menindas lawan-lawannya, yang mereka sebut sebagai "teroris" yang berusaha menghancurkan negara itu.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dalam laporannya yang dirilis pada 9 Maret 2023, menyebut bahwa militer telah meningkatkan serangan-serangan udara, membom desa-desa, sekolah, fasilitas medis, dan kamp-kamp pengungsi.

Laporan itu juga mencatat bahwa lebih dari 3.000 warga sipil tewas dalam dua tahun terakhir.

Retno mengatakan bahwa Indonesia akan terus mencoba memfasilitasi upaya untuk mewujudkankondisi kondusif, dialog inklusif, penghentian kekerasan, dan membuka akses bantuan kemanusiaan.

Dia menuturkan bahwa ada kemajuan dari yang telah dilakukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam merespons isu Myanmar selama tiga bulan terakhir ini, salah satunya adalah pelibatan dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. Hal itu bertujuan untuk mendorong pelaksanaan dialog nasional yang inklusif.

Retno menyebut pelibatan yang dilakukan selama masakeketuaan Indonesia di ASEAN telah dilakukan dengan sangat intensif.

"Indonesia juga telah memfasilitasi dibukanya kembali komunikasi dan konsultasi dengan berbagaistakeholderagar AHA Centre dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang memerlukannya, tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan orientasi politik," kata Retno.

Konsultasi untuk menjangkau lebih banyakstakeholdermasih perlu dilakukan sembari mulai mempersiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Myanmar, tutup Retno.