Atasi Sampah, Cagub Jabar Dedi Mulyadi akan Bangun 5 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung, Sabtu (5/10/2024).
Foto: ANTARA/Ricky PrayogaBANDUNG -Calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa Jawa Barat membutuhkan lima Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah) sebagai solusi dalam penanggulangan sampah.
Dedi menyebut pendirian lima PLT Sampah yang jadi salah satu visinya itu, sedikitnya harus didirikan di lima eks karesidenan di Jawa Barat.
"Prioritas di lima eks karesidenan, di Cirebon, Purwasuka plus Bekasi, Bogor Raya plus Cianjur, Bandung Raya, dan Priangan Timur," kata Dedi selepas rapat Konsolidasi di Bandung, Sabtu (5/10).
Diungkapkan Dedi, memang dalam merealisasikan PLT Sampah ini, akan ada tantangan yang dihadapi termasuk kelompok pecinta lingkungan, yang kuncinya berani untuk mengeksekusi dengan mengikuti rancangan besar.
"Kita harus membaca grand design(desain besar). Harus berani eksekusi sebagai salah satu solusi, jangan kita ngomong sampah setiap tahun tidak pernah selesai," ujarnya.
Persoalan sampah tak selesai juga, menurut Dedi, karena sistemnya tidak efektif, seperti pemilahan organik-anorganik telah dimulai dari rumah dan memasukkan ke tong sampah terpisah, namun ketika diangkut menggunakan mobil yang sama.
Kemudian, ketika proses daur ulang, hasilnya seperti pelet yang bisa digunakan untuk pertanian, namun fasilitas-fasilitas yang tak sedikit dikelola secara swadaya masyarakat, banyak yang gulung tikar karena barangnya menumpuk tak laku.
"Kenapa? Karena kesadaran publiknya kita belum terbangun dan belum terkonektivitas," ujarnya.
Dedi mengatakan jika nanti bisa merealisasikan programnya, dia akan menjalankan penanganan sampah yang pertama di lingkungan kecil dengan pemilahan dan penggunaan PLT Sampah untuk wilayah besar.
"Kemudian juga harus terintegrasi, misalnya kalau organik untuk menjadi pupuk organik harus diwajibkan pertanian menggunakan itu. Kalau anorganik negara membeli. Sekarang negaranya nggak beli. Ini yang harus ngerti cara mengelola. Karena ngomong teori saja, susah. Kalau tidak ngerti bagaimana mengeksekusi," ucapnya.
Untuk pendanaan, Dedi mengatakan bisa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga dukungan swasta.
"APBD kita cukup pak kalau mau bangun, kalau diefisiensikan, daripada belanja yang gak tepat. Sudah bisa dari dulu juga kalau kita mau melakukan pengelolaan dengan baik anggaran keuangan ini beli apapun mampu," tuturnya.
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Electricity Connect 2024, Momentum Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
- 3 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 4 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
- 5 Tim Putra LavAni Kembali Tembus Grand Final Usai Bungkam Indomaret
Berita Terkini
- Terus Bertambah, Daop 7 Catat 13.489 Tiket Terpesan di Libur Natal dan Tahun Baru 2025
- Hidupkan Pasar Properti, Guangzhou di China Akan Pangkas Pajak Penjualan Rumah Berukuran Besar
- Operasi Gabungan Berhasil Memberantas Seluruh Pusat Penipuan Telekomunikasi di Myanmar
- Bawaslu DKI: RT/RW Jangan Terlibat Politik Praktis di Pilkada Jakarta
- MUF GJAW 2024 Diharapkan Jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Otomotif Nasional