Asean Tak Akan Akui Pemilu Junta

KUALA LUMPUR - Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) yang beranggotakan 11 negara menyatakan tidak akan mengirim pengamat ke pemilihan umum tiga tahap yang sedang berlangsung di Myanmar yang dikuasai junta militer dan oleh karena itu tidak akan mendukung pemilu tersebut. Penegasan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia pada Selasa (20/1).

Myanmar telah dilanda konflik sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada tahun 2021. Pemilu yang dimulai pada Desember tahun lalu ini telah dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), banyak negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia sebagai taktik untuk melegitimasi pemerintahan militer melalui proksi politik, tuduhan yang telah dibantah oleh junta.

Dengan tingkat partisipasi yang rendah, para pemilih memberikan suara mereka pada tahap kedua pemilu awal bulan ini, dengan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang bersekutu dengan militer memimpin setelah mengamankan 88 persen kursi majelis rendah yang diperebutkan pada tahap pertama.

Berbicara di parlemen, Menlu Mohamad Hasan mengatakan Asean telah menolak permintaan dari Myanmar untuk mengirim pengamat pemilu selama KTT pemimpin tahunan di Kuala Lumpur tahun lalu, meskipun beberapa negara anggota secara individu telah memutuskan untuk melakukannya sendiri.

"Kami telah mengatakan bahwa Asean tidak akan mengirim pengamat, dan karena itu, kami tidak akan mengesahkan pemilu tersebut," kata Menlu Mohamad menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen lain tentang posisi Malaysia dan Asean terkait pemilu di Myanmar tersebut.

Kode Etik

Secara terpisah, Menlu Mohamad juga mengatakan bahwa Asean berada pada tahap akhir penyelesaian kode etik yang telah lama diusulkan dengan Beijing tahun ini terkait kegiatan di Laut Tiongkok Selatan.

"Kami berharap dapat mewujudkannya tahun ini," kata dia.

Asean dan Tiongkok pada tahun 2002 berjanji untuk membuat kode etik, tetapi butuh waktu 15 tahun untuk memulai diskusi dan kemajuannya lambat.

Beijing mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, termasuk sebagian dari zona ekonomi eksklusif 200 mil laut milik Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam, yang mempersulit kegiatan perikanan dan eksplorasi energi oleh negara-negara tersebut. CNA/I-1