Asean Tak Akan Akui Pemilu Junta
📅 Rabu, 21 Jan 2026, 02:30 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: AFP/CHARLY TRIBALLEAU
KUALA LUMPUR - Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) yang beranggotakan 11 negara menyatakan tidak akan mengirim pengamat ke pemilihan umum tiga tahap yang sedang berlangsung di Myanmar yang dikuasai junta militer dan oleh karena itu tidak akan mendukung pemilu tersebut. Penegasan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia pada Selasa (20/1).
Myanmar telah dilanda konflik sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada tahun 2021. Pemilu yang dimulai pada Desember tahun lalu ini telah dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), banyak negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia sebagai taktik untuk melegitimasi pemerintahan militer melalui proksi politik, tuduhan yang telah dibantah oleh junta.
Dengan tingkat partisipasi yang rendah, para pemilih memberikan suara mereka pada tahap kedua pemilu awal bulan ini, dengan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang bersekutu dengan militer memimpin setelah mengamankan 88 persen kursi majelis rendah yang diperebutkan pada tahap pertama.
Berbicara di parlemen, Menlu Mohamad Hasan mengatakan Asean telah menolak permintaan dari Myanmar untuk mengirim pengamat pemilu selama KTT pemimpin tahunan di Kuala Lumpur tahun lalu, meskipun beberapa negara anggota secara individu telah memutuskan untuk melakukannya sendiri.
"Kami telah mengatakan bahwa Asean tidak akan mengirim pengamat, dan karena itu, kami tidak akan mengesahkan pemilu tersebut," kata Menlu Mohamad menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen lain tentang posisi Malaysia dan Asean terkait pemilu di Myanmar tersebut.
Kode Etik
Secara terpisah, Menlu Mohamad juga mengatakan bahwa Asean berada pada tahap akhir penyelesaian kode etik yang telah lama diusulkan dengan Beijing tahun ini terkait kegiatan di Laut Tiongkok Selatan.
"Kami berharap dapat mewujudkannya tahun ini," kata dia.
Asean dan Tiongkok pada tahun 2002 berjanji untuk membuat kode etik, tetapi butuh waktu 15 tahun untuk memulai diskusi dan kemajuannya lambat.
Beijing mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, termasuk sebagian dari zona ekonomi eksklusif 200 mil laut milik Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam, yang mempersulit kegiatan perikanan dan eksplorasi energi oleh negara-negara tersebut. CNA/I-1
Like, Share, Comment:
Jangan Lupa Catat Tanggalnya! CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan, Jaksel Adakan di Jalan Iskandar Muda
22 Oct 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!