Alert dari KBRI: Risiko Konflik Nyata, Jangan Sampai WNI Jadi Korban

JAKARTA – Pemerintah menegaskan kesiapan memberikan perlindungan serta bantuan darurat bagi warga negara Indonesia (WNI) di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Kamboja–Thailand. Namun, efektivitas langkah ini sangat bergantung pada kecepatan deteksi risiko dan koordinasi lintas otoritas yang sering terkendala akses informasi di wilayah rawan konflik.

Pemantauan situasi yang dilakukan Kedutaan Besar RI (KBRI) menjadi krusial, tetapi juga menuntut strategi mitigasi yang lebih proaktif, termasuk pemetaan ulang jalur evakuasi, penguatan komunikasi dengan komunitas WNI, serta respon darurat yang tidak hanya reaktif terhadap kondisi lapangan. Tanpa kesiapan operasional memadai, komitmen perlindungan berpotensi tidak optimal ketika eskalasi terjadi secara tiba-tiba.

KBRI Phnom Penh mengimbau WNI di Kamboja tetap tenang, waspada, dan menaati himbauan otoritas terkait situasi keamanan di perbatasan Kamboja-Thailand. “WNI agar menghindari atau membatasi perjalanan ke Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Banteay Meanchey yang terdampak konflik,” kata KBRI Phnom Penh dalam pernyataan persnya yang diterima di Jakarta, Senin (8/12).

Imbauan itu muncul setelah Thailand melancarkan serangan udara, Senin (8/12) dini hari, menyusul bentrokan yang menewaskan satu tentara Thailand dan melukai empat lainnya di perbatasan.

KBRI menekankan agar WNI mengikuti informasi dari sumber resmi, termasuk otoritas Kamboja, media terpercaya, atau saluran resmi KBRI Phnom Penh. WNI juga diminta mendaftar di portal Peduli WNI di www.peduliwni.kemlu.go.id untuk memudahkan komunikasi dengan KBRI Phnom Penh.

KBRI menyatakan pihaknya terus memantau situasi dan memperkuat komunikasi dengan komunitas WNI di berbagai provinsi, termasuk mengikuti perkembangan ketegangan kedua negara melalui media.

Kamboja dan Thailand sebelumnya menyepakati gencatan senjata tanpa syarat pada 28 Juli 2025, setelah baku tembak pada Mei 2025 menewaskan satu prajurit Kamboja, dan konflik meluas ke 12 titik perbatasan pada Juli 2025. Namun, konflik di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja meningkat pada akhir pekan dan berlanjut hingga awal pekan ini, ketika kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata.

Tahan Diri

Konflik yang menahun tersebut mengundang respons dari negara tetangga. Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim menyatakan bentrokan terbaru itu berisiko mengikis upaya untuk menstabilkan hubungan kedua negara yang bertetangga itu. Anwar mendesak kedua pihak menahan diri, menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, dan memanfaatkan sepenuhnya mekanisme yang telah tersedia. Dia menegaskan Asean tidak dapat membiarkan sengketa jangka panjang berkembang menjadi siklus konfrontasi.

Seperti diketahui, konflik Kamboja dan Thailand memiliki akar panjang. Salah satu titik paling sensitif adalah wilayah di sekitar Preah Vihear, candi Hindu abad ke-11. Meskipun pada 1962 pengadilan internasional International Court of Justice (ICJ) memutuskan candi berada dalam wilayah Kamboja, status sebagian tanah di sekitarnya tetap ambigu sehingga memicu klaim dan sengketa berulang.

Konflik besar sebelumnya terjadi pada periode 2008–2011, yang dikenal sebagai 2008–2011 Cambodian–Thai border crisis. Selama krisis ini terjadi bentrokan bersenjata berkali-kali, dengan korban tewas baik militer maupun sipil di kedua negara.

Tahun 2025 konflik kembali memuncak di perbatasan setelah periode ketegangan panjang. Di satu insiden pada Juli 2025, ledakan ranjau di perbatasan memicu bentrokan besar. Thailand melaporkan beberapa tentaranya terluka, sementara serangan balasan melibatkan penggunaan artileri dan serangan udara.

Konflik berkepanjangan kedua negara sulit diresolusikan. Peta perbatasan warisan kolonial yang ambigu membuat perselisihan klaim wilayah sulit dipastikan. Demarkasi formal belum selesai di banyak area. mad/Ant/berbagai sumber/E-10