Aksi Mogok Dokter Terus Berlanjut, Korsel Beralih ke Dokter Asing

SEOUL -Korea Selatan akan mengizinkan dokter asing bekerja di rumah sakitnya setelah melalui proses pemeriksaan yang ketat, kata perdana menteri Korsel pada Jumat (10/5 ). Aksi mogok petugas medis junior tidak meunjukkan tanda-tanda berakhir.

Ribuan orang berhenti bekerja pada 20 Februari untuk memprotes rencana pemerintah untuk melatih lebih banyak dokter, sehingga menyebabkan kekacauan di rumah sakit.

Pemerintah, yang telah menawarkan beberapa kelonggaran untuk upaya mengakhiri kebuntuan, mengatakan pada minggu ini bahwa dokter dengan izin medis asing akan diizinkan untuk berpraktik di negara tersebut, untuk mengurangi gangguan layanan.

Setelah langkah tersebut diumumkan, ketua Asosiasi Medis Korea (KMA), Lim Hyun-taek, membagikan tangkapan layar laporan berita tentang dokter Somalia yang baru lulus dengan komentar: "Segera Hadir."

Postingan tersebut, yang kemudian dihapus, memicu kritik luas di dunia maya dan sangat tidak pantas serta "jelas rasis", kata Kim Jae-heon, sekretaris jenderal sebuah organisasi non-pemerintah yang menganjurkan perawatan medis gratis, kepada AFP.

Postingan tersebut "mengeksploitasi Islamofobia dan stereotip terhadap negara-negara berkembang", katanya.

Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan pada hari Jumat, pemerintahnya akan memastikan "memiliki sistem keamanan menyeluruh untuk mencegah dokter yang tidak memenuhi syarat (dengan izin asing) merawat warga kami".

Pemerintah terjebak dalam perselisihan yang berkepanjangan dengan para dokter junior, yang menolak untuk kembali ke rumah sakit, meskipun kementerian kesehatan telah menawarkan untuk mengurangi usulan reformasi pelatihan medis pada 2025.

Para dokter yang mogok menolak tawaran tersebut, malah menuntut agar rencana menambah lebih banyak dokter dibatalkan seluruhnya. Pemerintah Korsel memandang penting rencana penambahan tersebut untuk mengatasi kekurangan dan merawat populasi yang menua dengan cepat.

Pertentangan mengenai rencana medis pemerintah saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi Seoul, para dokter dan mahasiswa kedokteran berusaha membuktikan bahwa rencana tersebut tidak diperlukan, sementara Kementerian Kesehatan berupaya untuk menegakkan rencana pemerintah tersebut.

Pengadilan administratif telah memenangkan pemerintah dan Pengadilan Tinggi Seoul diperkirakan akan menyampaikan keputusannya minggu depan, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap.