50 Juta Penduduk Indonesia Belum Memiliki Rekening di Bank

JAKARTA - Ketimpangan ekonomi masih menjadi salah satu masalah struktural yang harus diselesaikan Pemerintah. Ketimpangan itu terlihat jelas pada masih banyaknya penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke institusi keuangan. 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sekitar 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Padahal, kepemilikan rekening menjadi prasyarat dasar bagi masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan formal.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu dalam Munas XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, akhir pekan lalu mengatakan Pemerintah menargetkan seluruh warga memiliki rekening tunggal untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta efektivitas penyaluran program ekonomi.

Berdasarkan data LPS, tingkat penduduk tanpa rekening tertinggi berada di Kalimantan dengan porsi 25,55 persen, disusul Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 23,47 persen. Kemudian, disusul Sumatera 19,08 persen, Jawa 19,55 persen, sementara wilayah dengan inklusi terbaik adalah Bali dan Nusa Tenggara dengan porsi penduduk tanpa rekening terendah yakni 14,30 persen.

“Banyak (masyarakat) yang masih kurang literasi (keuangan), sehingga masyarakat perlu memahami cara menyimpan dan mengelola uang sejak dini,” ungkap Anggito.

Secara keseluruhan, LPS mencatat jumlah rekening simpanan di bank sekitar 660 juta pada September 2025. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang, rasionya mendekati tiga rekening per penduduk.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai rendahnya kepemilikan rekening bank di sejumlah wilayah Indonesia merupakan masalah struktural yang tidak bisa diselesaikan tanpa intervensi kuat dari pemerintah.

Aloysius menjelaskan faktor pertama yang menyebabkan masih tingginya penduduk unbanked adalah terbatasnya akses layanan keuangan di wilayah terpencil atau 3T.

“Infrastruktur keuangan belum berkembang secara memadai di sejumlah wilayah,” ujarnya. Tanpa intervensi negara, infrastruktur keuangan hanya akan hadir di lokasi yang dianggap memiliki potensi ekonomi.

Faktor kedua jelasnya berasal dari sisi masyarakat, yakni rendahnya literasi keuangan. Ketiadaan rekening tidak selalu berarti ketiadaan uang, melainkan belum dipahaminya fungsi serta manfaat perbankan.

“Ini juga dapat disertai dengan ketidakpercayaan kepada institusi keuangan modern,” katanya.

Aloysius menambahkan bahwa dualisme ekonomi turut memperparah kondisi tersebut. Di banyak daerah, aktivitas ekonomi informal masih dominan, sehingga ketiadaan infrastruktur keuangan modern justru memperkuat informalisasi ekonomi.

“Di tengah modernitas, ada yang tersisih dari sistem keuangan dan ekonomi formal,” katanya.

Menurut dia, digital banking dan agen layanan keuangan memang dapat menjadi solusi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pemerataan akses dan literasi digital. Ia merujuk pada Survei Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2025 yang menunjukkan bahwa akses internet masih timpang, Jawa 84,69 persen, Bali–Nusa Tenggara 76,86 persen, Sumatra dan Kalimantan sekitar 77 persen, Sulawesi 71,64 persen dan Papua 69,26 persen, bahkan beberapa wilayah hanya berkisar 50 persen.