Anggota DPR Siti Mukaromah minta Kemenperin Dampingi Wirausaha Baru

PURWOKERTO -- Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan pendampingan berkelanjutan kepada wirausaha baru industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing produk.

"Jangan hanya sebatas mengakses pelatihan saja, juga ada pendampingan sehingga mereka nantinya mampu naik kelas. Jangan hanya menjadi pelaku industri kecil menengah, tetapi kita harapkan mereka bisa berkembang," katanya setelah penutupan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil di Jawa Tengah yang dipusatkan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin.

Dia mengatakan kegiatan yang berlangsung sejak Jumat (30/10) tersebut menyasar masyarakat di Kabupaten Banyumas dan Cilacap melalui sejumlah pelatihan keterampilan sesuai potensi usaha.

Di Kabupaten Banyumas, pelatihan meliputi pengolahan kopi, barista, pembuatan pastri, bengkel las, dan bengkel sepeda motor. Sementara di Kabupaten Cilacap, peserta mendapatkan pelatihan ecoprint dan pengolahan kerang.

Menurut dia, tingginya antusiasme dan keseriusan peserta selama mengikuti pelatihan menjadi modal penting untuk menumbuhkan wirausaha baru di tengah keterbatasan ekonomi.

Dia mengharapkan peningkatan keterampilan tersebut dapat mendorong masyarakat lebih mandiri secara ekonomi, tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

Dia juga mendorong Kementerian Perindustrian memberikan dukungan lanjutan berupa bantuan peralatan produksi, akses pasar, serta menghubungkan pelaku IKM dengan calon pembeli atau offtaker.

Legislator yang akrab disapa Erma itu mengakui bantuan peralatan yang diberikan dalam program tersebut masih terbatas pada peralatan ringan dan kebutuhan mendasar karena keterbatasan anggaran.

"Kita mendorong ke depan kementerian bukan hanya memberikan pelatihan, tetapi juga ada tindak lanjut, misalnya bantuan peralatan dan membuka akses pasar, termasuk mengomunikasikan dengan offtaker yang bisa mengambil produk mereka," katanya.

Terkait hasil pelatihan, dia menilai sejumlah produk peserta sudah mulai memenuhi standar kelayakan pada segmen pasar tertentu, meskipun masih membutuhkan peningkatan kualitas dan praktik secara berkelanjutan.

Dia mencontohkan produk kopi dan pastri yang dinilai sudah mencapai kualitas sekitar 60 hingga 80, tetapi masih perlu penyempurnaan agar memiliki daya saing lebih baik.

Selain pendampingan, dia juga mendorong peserta memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) untuk mengembangkan usaha setelah mengikuti pelatihan.

Menurut dia, pemerintah telah menyediakan alokasi KUR melalui perbankan milik negara dengan nilai lebih dari Rp300 triliun untuk mendukung pembiayaan pelaku usaha.

Dia mengatakan pinjaman KUR dengan plafon Rp1 juta hingga Rp100 juta dapat diakses tanpa agunan, sedangkan pinjaman mulai Rp101 juta memerlukan agunan sesuai ketentuan.

"Kita harapkan teman-teman pelaku usaha bisa memanfaatkan akses KUR tersebut dengan serius, sehingga usaha berkembang dan kewajiban mencicil kredit juga dapat dipenuhi dengan baik," katanya.

Dia mengatakan Komisi VII DPR RI juga telah mendorong agar akses KUR tidak hanya menjangkau UMKM, tetapi diperluas bagi pelaku IKM dan ekonomi kreatif.