Puluhan Tahun Tanpa Identitas, 133 Warga Keturunan Filipina di Bitung Akhirnya Sah Jadi WNI

MANADO - Sebanyak 133 pemukim tanpa dokumen keturunan Filipina di Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), resmi menerima Surat Keputusan (SK) Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia dari Kementerian Hukum RI.

"Pemberian SK kewarganegaraan kepada 133 pemukim tanpa dokumen di Kota Bitung telah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut, Alex Cosmas Pinem pada acara 'Penyerahan SK Penegasan Status Kewarganegaraan Bagi WNI Keturunan Filipina Tanpa Dokumen di Kota Bitung, Minggu (1/11).

Kakanwil menyebutkan, pemberian surat keputusan tersebut untuk memberikan kepastian hukum melalui penegasan status kewarganegaraan RI kepada 133 pemukim tanpa dokumen di Kota Bitung.

"Kegiatan ini untuk memberikan pengakuan dan kepastian status hukum bagi para pemukim yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Pemberian surat keputusan bagi WNI keturunan Filipina tersebut, juga dalam rangka terwujudnya tertib administrasi kewarganegaraan dan kependudukan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kakanwil menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kelurahan Wangurer, Kota Bitung yang sudah memfasilitasi rangkaian proses verifikasi dokumen.

"Patut kita ketahui bersama bahwa kerinduan warga keturunan Filipina Indonesia yang belum memiliki status kewarganegaraan sangatlah besar," katanya menambahkan.

Kakanwil menambahkan pihaknya akan menfasilitasi suatu posbakum khusus komunitas warga penerima SK penegasan status WNI, dan kepada warga yang sudah memiliki SK penegasan dan telah memiliki usaha atau mau memiliki usaha.

"Kami pun siap memfasilitasi pendirian perseroan perorangan kepada mereka," ujarnya.

Hadir juga pada acara 'Penyerahan SK Penegasan Status Kewarganegaraan Bagi WNI Keturunan Filipina Tanpa Dokumen di Kota Bitung di antaranya Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Budi Paskah Yanti Putri, Wali Kota Bitung Hengki Honandar, para pejabat Kemenkum, pejabat imigrasi, forkopimda, undangan serta warga penerima SK.