Hadang Impor Murah, Jaga Pasar Domestik: Berikut 7 Strategi Berlapis Kemenperin

Dari 5.552 SNI produk industri, 136 berstatus wajib. Oktober 2024 terbit 16 Permenperin baru untuk ubin keramik, katup, semen, kompor dan selang gas LPG, sepatu pengaman, dan kawat baja pratekan.

Pengawasan diperluas: 2021 mengawasi 95 merek dalam 10 SNI wajib di 15 provinsi, 2024 jadi 67 SNI wajib dan 113 merek di 36 provinsi. Hingga September 2026, 45 SNI wajib dan 78 merek, naik dari 28 SNI dan 73 merek tahun sebelumnya. Oktober–November 2026 ditambah 6 SNI dan 9 merek lewat uji petik.

Ketua Umum Asaki menilai SNI wajib ubin keramik hadirkan “kesetaraan kualitas.” Di baja, lewat Permenperin No.22, 23, 24/2025, 7 kelompok produk baja efektif SNI wajib 20 Mei 2026 dengan masa transisi satu tahun, didukung IISIA agar harmonis dari hulu ke hilir.

6. Penguatan Bea Masuk Impor

Data WTO April 2026: Indonesia baru punya 142 instrumen TBT, jauh di bawah AS 2.000+, China 1.600, Korsel 1.100, Thailand 760. Ruang penguatan masih besar.

Atas inisiatif AGK, Kemenkeu terbitkan PMK No.70/2024: BMAD 35–50% untuk ubin keramik asal China selama 5 tahun, beriringan dengan SNI wajib. BMAD atasi dumping, SNI jaga mutu.

Untuk tekstil hulu, PMK No.98/2025 kenakan BMTP atas 16 pos tarif kain tenunan dari kapas selama 3 tahun sejak 10 Januari 2026.

7. Penataan Pintu Masuk Impor

Sejak November 2024, AGK usulkan pintu masuk elektronik, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional dialihkan ke Pelabuhan Sorong (utilisasi 23,09%), Bitung (34,7%), dan Kupang (32,6%) untuk optimalkan infrastruktur timur, tumbuhkan logistik, dan dongkrak industri perkapalan. Usulan belum diputuskan.

Pada akhirnya, pasar domestik yang besar harus jadi landasan produksi, investasi, dan lapangan kerja. Semua kebijakan bermuara pada satu tujuan: kebutuhan rakyat menjadi peluang bagi industri nasional.

“Bukan ekonomi yang menarik manufaktur, tapi manufaktur yang harus menarik ekonomi,” ujar AGK dalam paparan kinerja akhir 2025.