Apakah Warga Gunung Kidul Banyak yang Tidak Sehat secara Mental?

GUNUNG KIDUL -  Ada pertanyaan mengapa Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dipilih menjadi daerah percontohan nasional dalam penguatan penanganan kesehatan mental melalui Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH). Apakah banyak penduduk Gunung Kidul tidak sehat mentalnya? Tentu tidak! Ini adalah program penanganan kesehatan jiwa terintegrasi.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih di Gunungkidul, Kamis, mengatakan peluncuran program tersebut telah dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Gunungkidul pada 28 Oktober 2026. "Ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemkab Gunungkidul, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan, untuk menangani persoalan kesehatan jiwa secara lebih terintegrasi," katanya.

Endah mengatakan program tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap persoalan bunuh diri yang terjadi di Gunungkidul. Persoalan itu kemudian dilaporkan kepada Gubernur DIY. "Begitu kami menghadap Gubernur, kemudian diarahkan ke Pak Menko PMK yang membidangi bidang kesehatan dan beberapa kementerian. Kemudian, mengutus deputi dan para asisten untuk turun ke lapangan," ujarnya.

Ia mengatakan hasil peninjauan lapangan oleh tim menjadi bagian dari proses penguatan penanganan kesehatan jiwa melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi. "Tim yang ditunjuk kemudian berperan mengoordinasikan berbagai pihak agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri," katanya.

Endah menjelaskan Pemkab Gunungkidul telah memperkuat penanganan kesehatan jiwa melalui kebijakan berupa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022.

"Koordinasi juga dilakukan melalui Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) disertai penguatan pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Wonosari dan keterlibatan berbagai perangkat daerah," ujarnya.

Selain melalui kebijakan dan layanan pemerintah, Pemkab Gunungkidul berkolaborasi dengan mitra pembangunan untuk memperluas penanganan kesehatan jiwa melalui Program Jago Jaga Hati (JJH) yang diinisiasi PT Indonesia Private Industries (IPI) sejak akhir 2024.

"Program itu awalnya berfokus di Kapanewon Wonosari, Playen, dan Karangmojo. Kegiatannya meliputi peningkatan literasi kesehatan mental, pelatihan lintas sektor, pembelajaran digital, serta pengembangan ruang edukasi berbasis komunitas," katanya.

Direktur IPI M. Fitriansyah mengatakan hingga Oktober 2026 Program Jago Jaga Hati telah menyelenggarakan tiga gelombang pelatihan kesehatan mental yang mencakup 62 kelas dengan total 2.060 peserta dari berbagai sektor.

"Pesertanya meliputi tenaga kesehatan, guru, pekerja sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepolisian, lembaga pemasyarakatan, petugas respons darurat, dan organisasi masyarakat," ujarnya.

Materi pelatihan mencakup pengenalan dan advokasi kesehatan mental, konseling dasar, komunikasi suportif, serta pertolongan pertama psikologis. Evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan peningkatan hasil tes pada ketiga gelombang pelatihan tersebut.

"Di lingkungan pendidikan, Program JJH juga mengembangkan Wellio, yakni pembelajaran kesehatan mental berbasis digital yang telah menjangkau 14 sekolah, dengan melibatkan 711 siswa serta 16 guru bimbingan dan konseling sebagai fasilitator," katanya.