Mentan Kecam Tindakan Oplos Beras SPHP: Ini Jatah untuk Rakyat Miskin!

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam tindakan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi menjadi premium karena merugikan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program pemerintah.

"Ini adalah (perbuatan) amoral, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini (beras SPHP) adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, (tetapi) ini dioplos, dirampok ini," kata Amran dalam sidak oplos beras SPHP jadi premium di Jakarta, Rabu (28/10).

Kecaman itu disampaikan Amran atas dugaan praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi yang diduga diubah menjadi beras premium saat meninjau Toko Beras Kayumanis di kawasan Jakarta Timur.

Mentan menyebut tindakan tersebut tidak memiliki kemanusiaan karena beras bersubsidi merupakan bantuan pemerintah untuk menjaga akses pangan masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh harga yang terjangkau.

Menurut dia, beras SPHP menjadi instrumen pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga penyalahgunaan komoditas tersebut mencederai kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan pangan.

Amran mengatakan beras bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat ekonomi terbawah, termasuk penerima manfaat dari kelompok desil satu hingga lima yang membutuhkan akses pangan terjangkau.

Ia menjelaskan beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dibongkar dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram. Amran menyebut pemerintah memberikan subsidi terhadap beras SPHP sebesar Rp6.000 per kilogram.

Karena itu, dia menegaskan praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah menjaga kestabilan harga beras nasional.

Ia menegaskan pemerintah bekerja keras meningkatkan produksi pangan dan menjaga ketersediaan beras, terutama ketika dunia menghadapi tantangan krisis pangan, energi, dan air.

Menurut Amran, penyalahgunaan beras negara merupakan tindakan yang mengkhianati perjuangan petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Ia menyampaikan dugaan praktik tersebut perlu ditindak tegas agar program subsidi pangan tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Tahu? beras itu vital. Ingat kalau krisis pangan itu (bisa) berdampak pada krisis politik dan konflik sosial terjadi. Ini sabotase ini. Dia (mafia pangan) inginkan kita ini ribut. Jadi, yang inilah yang mengangkat harga (beras di pasar mahal)," ucapnya.

Amran meminta aparat penegak hukum memastikan pelaku bertanggung jawab sehingga beras SPHP tetap menjadi instrumen perlindungan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu.

Adapun Mentan) melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi sebanyak 600 ton.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang