Menakar Ruang Kebijakan di Tengah Dilema BI

Ruang kebijakan BI kini diuji untuk menahan tekanan rupiah tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan, karena stabilitas yang terlalu ketat berisiko menekan sektor riil, sementara pelonggaran yang agresif dapat kembali memicu tekanan nilai tukar.

Di tengah tekanan global dan fenomena higher for longer atau era suku bunga tinggi global (moneter ketat) yang masih membayangi pasar keuangan, Bank Indonesia (BI) menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tekanan terhadap nilai tukar menjadi perhatian utama karena gejolak eksternal dapat dengan cepat merembet ke sektor keuangan dan perekonomian domestik.

Sejak awal tahun hingga kuartal III-2026, kurs rupiah melemah 1.123 poin atau sekitar 6,7 persen dan berada di level 17.894 rupiah per dollar AS. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan di level 16.500 rupiah per dollar AS.

Namun, BI juga tidak bisa hanya berfokus pada stabilisasi. Mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menuntut bank sentral turut menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026, sementara industri pengolahan tumbuh 5,04 persen pada triwulan I-2026 dan investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,96 persen.

Namun, ekspansi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penyerapan tenaga kerja. Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) triwulan II-2026 berada di level 52,31 atau zona ekspansi, dengan pesanan dan produksi juga berada di zona ekspansi. Sebaliknya, komponen tenaga kerja justru berada di level 49,92 atau mengalami kontraksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas industri belum otomatis menghasilkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja.

Di sisi pembiayaan, kredit perbankan memang tumbuh 12,67 persen pada Juni 2026 dan kredit investasi bahkan melonjak 24,90 persen. Namun, fasilitas kredit yang belum digunakan masih mencapai 2.490 triliun rupiah atau 21,52 persen dari plafon yang tersedia. Besarnya kredit yang belum ditarik menunjukkan masih adanya tantangan dalam mentransmisikan kapasitas pembiayaan menjadi ekspansi riil dunia usaha.

Di sinilah ruang kebijakan BI diuji, yakni menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Dalam konteks tersebut, keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan menjadi tantangan penting bagi bank sentral.

Berikut petikan wawancara dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengenai arah kebijakan moneter bank sentral serta upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dirangkum wartawan Koran Jakarta, Frederikus W. Sabini, dalam beberapa kesempatan.

Di tengah era suku bunga tinggi global, BI dituntut menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai mandat P2SK. Sejauh mana ruang kebijakan BI dapat mengakomodasi kedua hal tersebut?

Jadi yang kami selaraskan sekarang adalah kita harus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu, stabilisasi itu tetap menjadi prioritas kami, karena iklim ekonomi yang kondusif akan tercapai kalau stabilitas ekonomi terjaga. Sehingga kebijakan moneter akan kami fokuskan untuk stabilitas.

Indonesia menghadapi situasi ketidakpastian tinggi dan juga situasi di level global terkait fenomena higher for longer. BI sendiri memiliki berbagai kebijakan, kebijakan utama yaitu moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta kebijakan pendukung seperti pendalaman pasar keuangan, ada kebijakan yang inklusif, ramah lingkungan atau green, kebijakan daerah/regional di mana itu semua tentunya menjadi satu kebijakan yang utuh yang dibaurkan.

Apa yang menjadi fokus utama BI saat ini?

Saat ini apa yang jadi concern-nya kita yakni kita butuh suplai valas yang banyak. Oleh karena itu, kami memberikan suatu inovasi kebijakan dalam bentuk insentif untuk biaya hedging kalau (investor) asing masuk ke sini, capital inflow masuk, kita berikan insentif dalam bentuk pengurangan biaya hedging-nya.

Insentif untuk biaya hedging tersebut membantu, sejak diberlakukan pada bulan lalu inflow yang memanfaatkan insentif tersebut sudah mencapai sekitar 7 miliar dollar AS. Artinya, alhamdulillah sasaran kita untuk menjaga stabilitas paling tidak untuk rupiah dan cadangan devisa kita tercapai.

Adakah kebijakan lain yang ditempuh bank sentral?

BI akan lebih fokus untuk pertumbuhan. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI yang dilakukan terkait bagaimana mengoptimalkan kebijakan BI di makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

BI melihat sektor perumahan sebagai sektor yang memiliki dampak beruntun yang tinggi sekali serta interkoneksi keterkaitan antar sektor ke depannya sehingga dampak beruntun terhadap sektor hulu dan hilir (forward and backward linkage) cukup besar.

BI mengubah strategi intervensi valuta asing, bagaimana hal itu dilakukan?

Bank Indonesia mempertahankan intensitas kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah meski mengubah strategi intervensi valuta asing dengan mengurangi transaksi di pasar spot dan meningkatkan penggunaan instrumen derivatif. Bank sentral melakukan diversifikasi instrumen tanpa mengubah intensitas kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Transaksi spot kini hanya mencakup sekitar 30 persen dari total intervensi valuta asing BI. Sisanya dilakukan melalui pasar non-deliverable forward (NDF), baik di dalam maupun luar negeri. Perubahan komposisi tersebut dilakukan untuk menjaga cadangan devisa.

ANTARA/FAUZAN

Bagaimana BI menentukan kapan kebutuhan valas cukup diarahkan melalui instrumen derivatif dan kapan kondisi pasar mengharuskan BI kembali melakukan intervensi langsung di pasar spot?

Komposisi intervensi akan disesuaikan dengan kondisi pasar. BI menilai sumber dan tingkat urgensi permintaan dolar AS secara kasus per kasus.

Bank sentral juga mendorong perusahaan yang memiliki kewajiban pembayaran utang dalam dolar AS untuk menggunakan instrumen derivatif apabila kebutuhan valuta asing tersebut belum bersifat mendesak. Namun, jika pasokan dolar di pasar benar-benar berkurang sementara permintaan spot meningkat, BI tetap harus masuk ke pasar spot.

Pengelolaan operasi moneter pada akhirnya membutuhkan fleksibilitas dalam menentukan instrumen yang digunakan.

Dengan rupiah yang masih menghadapi tekanan eksternal dan sempat menembus level 18.000 rupiah per dollar AS, bagaimana BI akan mengatur kombinasi intervensi NDF, pasar spot, dan instrumen derivatif ke depan agar volatilitas rupiah tetap terkendali tanpa menguras cadangan devisa secara berlebihan?

Tekanan terhadap rupiah terjadi ketika kenaikan harga minyak dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) menekan aset-aset pasar berkembang, termasuk Indonesia. Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah sekitar 7 persen terhadap dolar AS dan menjadi mata uang dengan kinerja terlemah di Asia.

Karenanya, penggunaan NDF tersebut bertujuan mencegah pergerakan tajam rupiah yang didorong sentimen di luar jam perdagangan domestik agar tidak memengaruhi nilai tukar ketika pasar Indonesia kembali dibuka.

BI menyebut pendekatan melalui insentif hedging telah mendorong arus dana masuk ke obligasi pemerintah dan SRBI. Seberapa efektifkah kebijakan tersebut?

Pendekatan yang lebih terarah juga diterapkan dalam kebijakan moneter ketika BI menghadapi dampak penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil Treasury AS, serta tingginya harga minyak. Rupiah dapat melemah ketika arus modal keluar dari aset Indonesia akibat menyempitnya selisih imbal hasil antara obligasi pemerintah Indonesia dan Treasury AS.

Mempertahankan selisih imbal hasil yang diterima investor pada tingkat yang cukup terjangkau adalah kunci. Uang tidak memiliki loyalitas.

Indonesia saat ini bersaing dengan negara berkembang lainnya, termasuk Filipina dan India, untuk menarik modal asing. BI berupaya menjaga daya tarik tersebut melalui kebijakan yang lebih terarah, termasuk insentif lindung nilai (hedging), dibandingkan hanya mengandalkan kenaikan suku bunga.

Langkah tersebut dapat meningkatkan effective net spread yang diperoleh investor sekitar 40 hingga 50 basis poin. Kebijakan itu disebut telah mendorong arus dana masuk ke obligasi pemerintah dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Stabilitas tetap menjadi fokus utama kebijakan moneter BI, sementara di sisi lain perekonomian masih beroperasi di bawah kapasitas dan BI juga memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana BI menentukan titik keseimbangan antara menjaga stabilitas dan memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja?

Kebijakan moneter BI saat ini berfokus pada stabilitas. Kenaikan suku bunga secara kumulatif sebesar 100 basis poin pada kuartal II merupakan langkah pre-emptive untuk menghadapi risiko terhadap rupiah. Namun, BI tetap akan mengambil keputusan berdasarkan data ekonomi yang tersedia ketika menentukan langkah kebijakan berikutnya. Di sisi lain, BI juga ingin mendukung pertumbuhan ekonomi karena perekonomian Indonesia dinilai masih beroperasi di bawah kapasitas.

Mengenai mandat baru BI yang turut mencakup dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut bukan berarti memilih pertumbuhan dengan mengorbankan stabilitas. Stabilitas tetap menjadi prasyarat agar aktivitas ekonomi dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

Kita semua bekerja sama untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan yang kami harapkan dapat berkelanjutan.

Bagaimana BI melihat sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi, terutama di tengah tekanan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global?

Sinergi kebijakan fiskal dan moneter antara Bank Indonesia dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak akan saling memengaruhi fungsi dan peran yang dimiliki masing-masing lembaga. Sinergi kedua lembaga kini semakin baik dengan tetap mengupayakan kredibilitas yang tinggi.

Dengan sinergi yang makin baik ke depannya, kita berharap bahwa dua kebijakan utama kita ini, akan terus menjadi kebijakan yang kredibilitasnya tetap tinggi.

Aspek fiskal dan moneter memililki kekuatan pada koridor masing-masing. Makna bersinergi yang selama ini digaungkan oleh pemerintah maupun BI tidak berarti kebijakan fiskal dan moneter dapat saling memengaruhi satu sama lain.

Peran dan fungsi yang dijalankan sesuai dengan perannya sama-sama bergerak pada satu tujuan yang sama, yakni mencipatkan kondisi perekonomian yang lebih kuat dan dapat terus tumbuh lebih baik. Jadi bersinergi itu enggak berarti bahwa satu memengaruhi yang lain, atau satu meng-off side yang lain, tapi masing-masing kita bergerak bersama, dengan kekuatan masing-masing kita saling mengisi dan mempunyai tujuan yang sama, bagaimana ekonomi kita makin kuat, makin punya daya tahan, dan juga makin bisa terus tumbuh.

BI memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui lima pilar sinergi untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Sejauh mana efektivitasnya?

Sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI mencakup pertumbuhan ekonomi, ketahanan sektor eksternal, likuiditas, pengendalian inflasi, serta pendalaman pasar keuangan. Untuk pilar pertama, sinergi mencakup langkah-langkah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi lewat optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter.

Kedua, sinergi untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global, baik dari sisi perdagangan internasional maupun aliran modal asing. Pilar ketiga adalah sinergi dalam mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian.

Pilar keempat merupakan koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Terakhit, pilar kelima adalah koordinasi dalam upaya pendalaman pasar keuangan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung transmisi kebijakan sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi perekonomian.

Anda menegaskan dukungan bank sentral terhadap program pemerintah, termasuk sektor perumahan dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), bukan merupakan skema burden sharing alias berbagi beban. Lalu, bagaimana BI memastikan dukungan tersebut tetap berada dalam koridor kebijakan moneter dan tidak mengganggu independensi serta kredibilitas bank sentral?

Burden sharing itu kan dalam kondisi kemarin extraordinary. Jadi kita menghadapi Covid, sehingga terjadilah proses burden sharing. Dalam kondisi normal tentunya hal itu tidak terjadi. Dukungan BI terhadap program pemerintah saat ini merupakan bentuk sinergi antarlembaga dalam satu negara, bukan pembagian beban fiskal seperti yang dilakukan pada masa pandemi.

BI tetap perlu memberikan dukungan terhadap program pemerintah sesuai dengan peran dan kewenangannya. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral.

Kita sebagai sama-sama berada dalam satu negara kesatuan, tentunya juga Bank Indonesia perlu juga men-support government itu sendiri.

Ketika rasio modal BI mencapai 10 persen, kelebihan modal dapat dikembalikan kepada pemerintah dan penggunaannya terutama untuk melunasi kewajiban pemerintah kepada BI. Bagaimana BI memastikan mekanisme pengembalian kelebihan modal tersebut tetap menjaga kesehatan dan kecukupan modal BI?

Mekanisme pengembalian kelebihan modal BI kepada pemerintah juga telah memiliki dasar hukum. Ketika rasio modal BI telah mencapai 10 persen, kelebihan modal dapat dikembalikan kepada pemerintah.

Dana yang dikembalikan kepada pemerintah tersebut harus digunakan terutama untuk melunasi kewajiban pemerintah kepada BI. Pelaksanaannya dilakukan sesuai tata kelola, prosedur, serta dasar hukum yang berlaku.