Blokir Akses Keuangan dan Rekening Debitur BLBI yang Bandel

“Dampak BLBI, membebani APBN selama hampir tiga dekade, karena dana BLBI awalnya ditalangi oleh Bank Indonesia menggunakan surat utang (obligasi), pemerintah harus menanggung beban pokok dan bunga utang tersebut menggunakan dana APBN selama 28 tahun,” kata Esther.

Selain dampak fiskal, Esther juga menjelaskan dampak hukum terbesar dari kasus BLBI adalah munculnya hak tagih negara atas aset-aset milik obligor atau debitur kakap yang mengemplang dana tersebut.

“Pemerintah secara masif melakukan penyitaan fisik aset berupa tanah, bangunan, dan perusahaan milik para obligor. Aset-aset sitaan yang bernilai triliunan rupiah ini dialihkan menjadi kekayaan negara,” katanya.

Sebagian aset sitaan tersebut digunakan untuk keperluan kantor pemerintahan, dan sebagian lagi dilelang untuk mengembalikan kerugian kas negara. Terkait penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan sanksi hukum yang ketat bagi para obligor atau debitur yang tidak kooperatif atau mangkir dari kewajibannya.

“Bagi para obligor atau debitur yang tidak kooperatif atau mangkir dari kewajibannya, pemerintah menerapkan sanksi hukum yang ketat, pemblokiran akses keuangan dan rekening bank. Pembatasan layanan publik, misalnya pelarangan bepergian ke luar negeri atau cekal,” pungkas Esther.