Calon Sekjen PBB Peringatkan Perang Dunia Ketiga Bisa Dipicu AI, Minta Regulasi Diperketat

New York - Salah satu kandidat untuk memimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu menyerukan agar kecerdasan buatan (AI) diatur seperti senjata nuklir. Ia memperingatkan bahwa Perang Dunia Ketiga dapat terjadi dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang tersebut.

Isu AI diperkirakan mendominasi rangkaian pembicaraan dan pertemuan selama sepekan antara para pemimpin dunia yang akan dimulai di PBB, di tengah peringatan mengenai potensi bahaya teknologi tersebut.

"Kita hampir berada di ambang Perang Dunia Ketiga... dan kali ini lebih berbahaya. Kali ini bukan hanya bahaya nuklir, tetapi juga AI," kata diplomat Ekuador-Lebanon yang dinominasikan Tonga untuk menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya, Ivonne A-Baki, kepada AFP.

"Hal yang paling penting bagi umat manusia saat ini adalah tidak ada nuklir dan AI yang diatur. Akan menjadi kesenjangan besar jika kita tidak mengaturnya... Jadi, ini harus dimulai sekarang. Kita harus meningkatkan kesadaran mengenai hal ini.

"Hal itu tidak sulit dilakukan karena semua orang sekarang tahu bahwa AI adalah masalah."

Pernyataan A-Baki disampaikan ketika Sekretaris Jenderal PBB saat ini Antonio Guterres, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun, menyerukan "koordinasi global" mengenai masa depan AI.

"Dunia tidak dapat membiarkan perlombaan menuju standar keselamatan AI yang semakin rendah," kata Guterres pada Rabu.

Kekhawatiran mengenai keamanan AI meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah pekerja di perusahaan pengembang AI besar bahkan mengundurkan diri karena mengkhawatirkan bahaya yang ditimbulkan teknologi tersebut.

A-Baki mengatakan umat manusia "tidak mengendalikan" perkembangan AI "karena kita bergantung padanya, alih-alih menjadi pihak yang menciptakannya secara mandiri."

Menurut dia, kesepakatan mengenai masa depan teknologi antara dua negara adidaya teknologi, Washington dan Beijing, sangat penting untuk melindungi umat manusia.

"Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping, mereka dengan satu cara menjadi teman untuk dunia yang lebih baik. Mereka seharusnya tidak bersaing. Mereka seharusnya bekerja sama," katanya.

A-Baki, yang pernah menjabat sebagai menteri perdagangan Ekuador, mengakui bahwa kebuntuan di Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu persoalan. Namun, ia menekankan bahwa negara-negara anggota "harus bekerja sama demi kepentingan semua pihak."

"Saya pikir pada saat itulah Sekretaris Jenderal memiliki mandat untuk dapat ikut campur dalam hal-hal tersebut dan membantu," ujarnya, tanpa berkomitmen untuk mendorong perubahan komposisi lima negara pemegang hak veto, yakni Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

"Setiap orang harus memiliki suara."