Jadi Pilar Pembangunan Ekonomi Daerah, BPD Minta Posisi yang Setara Dalam Berbagai Program dan Transaksi Pemerintah

“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus.

Selain itu, Asbanda mendorong agar dalam penyusunan berbagai kebijakan nasional terdapat perspektif regional development impact, mengingat BPD memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dari bank komersial pada umumnya.

BPD bukan hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan serta pembiayaan pembangunan regional.

Agus yang juga menjabat Direktur Utama Bank Jakarta menegaskan penguatan BPD bukan hanya menjadi agenda pemerintah dan regulator. Asbanda dan seluruh BPD juga memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury dan sindikasi pembiayaan.

Pada saat yang sama, BPD harus mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, governance dan risk management, serta memperbesar CASA dari masyarakat dan dunia usaha.

“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” tegas Agus.

Dengan aset lebih dari 1.000 triliun rupiah dan keberadaan yang mengakar di seluruh wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk naik kelas menjadi Regional Development Bank yang semakin sehat, digital dan kompetitif.

“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus.