Jadi Pilar Pembangunan Ekonomi Daerah, BPD Minta Posisi yang Setara Dalam Berbagai Program dan Transaksi Pemerintah

BENGKULU- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya level playing field bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah, sekaligus penguatan peran BPD sebagai Regional Development Bank yang menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo dalam seminar bertajuk “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” yang berlangsung di Bengkulu, Jumat (21/8). 

BPD tegas Agus tidak meminta perlindungan dari kompetisi. Sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan dan manajemen risiko, BPD perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.

“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field (posisi yang setara dengan bank-bank milik Pemerintah (Himbara-red). BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” kata Agus.

Turut hadir dalam seminar tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Direktur Utama dan Direksi BPD se-Indonesia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa likuiditas BPD adalah kapasitas pembangunan daerah yang hingga Juni 2026, total aset dari 27 BPD mencapai sekitar 1.043 triliun rupiah, dengan kredit sekitar 673 triliun rupiah dan Dana Pihak Ketiga sekitar 770 triliun rupiah.

Secara fundamental, kondisi BPD kata Agus sehat. Namun, fungsi intermediasi yang terus bertumbuh di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu dicermati agar tidak meningkatkan cost of fund dan pada akhirnya membatasi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan yang kompetitif.

“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” tegas Agus.

Pasalnya, BPD memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.

Asbanda juga menilai struktur likuiditas BPD mempunyai karakteristik tersendiri karena sangat terkait dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.

Karena itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.

“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” kata Agus.

Perkuat Intermediasi Sektor Produktif

Asbanda juga mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD dapat semakin diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif. Penempatan tersebut sangat berkaitan dengan pembiayaan ke sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.