70 Ribu Balita Kena ISPA Akibat Asap Karhutla, Puan: Jangan Sampai Jadi Lost Generation

JAKARTA - Darurat kesehatan anak mengintai di balik kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hingga 17 Oktober 2026, lebih dari 70 ribu balita dilaporkan menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat Karhutla yang melanda tujuh provinsi.

Data Kementerian Kesehatan mencatat total penderita ISPA di wilayah terdampak sudah tembus 311.363 kasus. Dari jumlah itu, 70.239 kasus adalah balita, dan 49.634 kasus lainnya menimpa lansia. Karhutla sendiri meluas di 65 kabupaten/kota di Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kalsel.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun angkat suara keras. Ia meminta pemerintah menjadikan perlindungan anak sebagai komitmen nasional dalam penanganan Karhutla.

"Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional," tegas Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).

Puan menilai, laporan 70 ribu balita sakit ISPA bukan sekadar angka statistik, melainkan kecemasan nyata orang tua. "Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernapasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak," katanya.

Ia mendesak pemerintah tidak hanya fokus memadamkan api, tapi juga memberi kepastian keselamatan anak, mulai dari intervensi kesehatan, penyediaan alat medis yang memadai, hingga membebaskan biaya pengobatan dan memastikan layanan BPJS tanpa hambatan bagi korban Karhutla.

Puan juga mengingatkan ancaman jangka panjang. Ia menyoroti laporan 'Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan' yang dihimpun Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan sejumlah lembaga, yang mencatat Karhutla 1997 menyebabkan janin dan anak terpapar asap tumbuh 3,3 cm lebih pendek atau stunting di usia 17 tahun dan memicu 15.600 kematian bayi.

PFI mewanti-wanti potensi lost generation, hilangnya potensi satu generasi akibat penurunan kecerdasan, produktivitas, dan kualitas hidup karena paparan asap sejak dini.

"Bencana yang berulang memang berpotensi menyebabkan dampak berkepanjangan terhadap anak. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa," ujar Puan.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah mendengar langsung pengalaman keluarga terdampak untuk memetakan hambatan perlindungan anak, memberikan pendampingan bagi orang tua, serta dukungan bagi tenaga kesehatan dan relawan di lapangan.

Ia juga meminta informasi yang jernih soal kondisi anak terdampak agar tidak menimbulkan kepanikan, serta komitmen pemulihan yang berkelanjutan bahkan setelah udara membaik.

"Pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan dalam mengatasi bencana Karhutla. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak," tutupnya.