Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Bapemperda DPRD DKI Prioritaskan Perda Pengendalian Polusi Udara untuk 2027

16 Jumat, 21 Agu 2026, 13:40 WIB | Oleh:
Bapemperda DPRD DKI Prioritaskan Perda Pengendalian Polusi Udara untuk 2027 Bapemperda DPRD DKI Prioritaskan Perda Pengendalian Polusi Udara untuk 2027 Doc: DPRD DKI Jakarta
Ket. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai menyeleksi sejumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Seleksi dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul dalam rapat kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/8).

JAKARTA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai menyeleksi sejumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Seleksi dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul dalam rapat kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/8).

Penyaringan diperlukan karena jumlah Ranperda yang diusulkan perangkat daerah dinilai melebihi kapasitas pembahasan Bapemperda pada 2027. Dari sejumlah usulan tersebut, Bapemperda memperkirakan hanya mampu membahas sekitar 12 Perda dalam satu tahun.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pihaknya memanggil perangkat daerah yang mengajukan lebih dari satu Ranperda. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui skala prioritas masing-masing usulan sebelum ditetapkan masuk dalam Propemperda 2027.

"Karena itu kami harus menseleksi, memfilter mana yang menjadi prioritas pertama yang akan kita masukkan ke dalam 12 Perda yang akan dibahas di tahun 2027," ujar Abdul Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut Abdul Aziz, sejumlah perangkat daerah mengusulkan dua hingga empat Ranperda sekaligus. Kondisi tersebut membuat proses seleksi menjadi penting agar regulasi yang dibahas benar-benar sesuai dengan kebutuhan Jakarta dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Regulasi Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

Abdul Aziz menjelaskan, salah satu indikator utama dalam menentukan Ranperda prioritas adalah manfaat langsung bagi masyarakat. Regulasi yang nantinya dapat memberikan perlindungan dan menyelesaikan persoalan warga akan mendapatkan perhatian lebih besar dalam proses penyaringan.

Selain manfaat langsung, persoalan lingkungan hidup juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan regulasi yang akan dibahas. Bapemperda melihat persoalan pencemaran udara dan pengelolaan sampah sebagai isu yang membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat.

"Contohnya apa? Udara di DKI ini termasuk kota yang pencemaran udaranya tinggi, apalagi kita buang sampah di Bantar Gebang yang saat ini menjadi polutan nomor dua gas metana di dunia. Ini yang kami harapkan bisa diselesaikan melalui Perda-Perda ke depan," kata Abdul Aziz.

Ia menilai persoalan kualitas udara di Jakarta tidak dapat dibiarkan tanpa penguatan kebijakan. Regulasi yang lebih kuat diharapkan dapat menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengambil berbagai langkah untuk mengurangi pencemaran sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.

Pencemaran Udara Jadi Perhatian

Abdul Aziz juga menyoroti dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan warga Jakarta. Tingginya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi salah satu persoalan yang menurutnya perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan lingkungan.

"Kami berharap bahwa dengan adanya Perda-Perda ini menjadikan dasar hukum bagi Pemda DKI nantinya untuk melakukan langkah-langkah bagaimana DKI ini menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali dan juga turun polusi udaranya?" kata dia.

Menurutnya, regulasi lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pembahasan Ranperda yang berkaitan dengan lingkungan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi Jakarta saat ini.

DLH Usulkan Dua Raperda Lingkungan

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +