Lewat Kolaborasi BUMN dan Swasta, Jaringan SPKLU di Indonesia Kini Makin Luas

JAKARTA - Ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia terus meluas melalui skema kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan swasta, sejalan dengan target pemerintah untuk menyediakan puluhan ribut unit SPKLU pada 2030.

"Berlandaskan komitmen yang berfokus pada kebutuhan pelanggan, iGreen+ bersama Pos Indonesia, PLN, serta seluruh mitra ekosistem bertekad memperluas hingga 200 titik SPKLU demi menghadirkan pengisian daya yang andal dan mudah dijangkau oleh pengguna, sekaligus mengakselerasi Indonesia menuju Net Zero Emission 2060," kata CEO PT Niscala Energi Indonesia (iGreen+) saat meresmikan fasilitas pengisian daya ultra cepat di Kantor Pusat PT Pos Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8).

Fasilitas tersebut, menyajikan setidaknya enam unit Ultra Fast Charger DC berkapasitas 120 kW dengan konektor CCS2 di lokasi tersebut. Penyediaan SPKLU di titik tersebut melibatkan kolaborasi dengan PT Pos Indonesia untuk penyediaan lahan, sementara pasokan listrik didukung oleh PT PLN (Persero).

Operator tersebut mengoperasikan 19 stasiun aktif dengan 132 perangkat charging gun (pengisian daya) yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali untuk mendukung ekosistem elektrifikasi secara nasional. Perusahaan tersebut juga sedang menyiapkan lima stasiun baru yang ditargetkan bisa beroperasi dalam waktu dekat.

Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU untuk periode 2025-2030 sebagai acuan perencanaan pengembangan SPKLU di Indonesia. Aturan tersebut diterbitkan untuk mendukung percepatan penyediaan SPKLU dengan mempertimbangkan distribusi lokasi dan tipe teknologi pengisian.

Sementara itu, menurut data PLN, konsumsi listrik pada SPKLU mencapai 62,4 juta kilowatt hour (kWh) hingga Juni 2026. Capaian selama enam bulan tersebut melampaui konsumsi listrik SPKLU sepanjang 2025 yang sebesar 48,5 juta kWh atau tumbuh 28 persen. Ant