Pembangunan Tidak Bisa Terus Bergantung pada Modal Asing

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan rasio tabungan masyarakat Indonesia perlu diperkuat untuk memperbesar kapasitas pembiayaan domestik yang berkelanjutan serta mengurangi kebergantungan terhadap modal asing.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta Komisariat Perbanas di Jakarta, Selasa (28/7) mengatakan rasio tabungan masyarakat Indonesia saat ini baru sekitar 42 persen, terendah di antara peers country.

“Angka ini lebih rendah dibandingkan banyak negara Asia. Artinya, dari sisi positifnya, kapasitas pembiayaan domestik masih harus terus diperkuat,” kata Anggito.

Menurut Anggito, pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan harus bertumpu pada tabungan masyarakat, bukan hanya mengandalkan modal asing.

Dalam paparannya, LPS mencatat posisi dana pihak ketiga (DPK) bank umum serta Bank Perkreditan/Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPRS per Desember 2025 mencapai 10.057 triliun rupiah, sedangkan produk domestik bruto (PDB) nominal 2025 sebesar 23.821 triliun rupiah. Dengan demikian, rasio DPK terhadap PDB berada di kisaran 42,2 persen.

Berdasarkan perbandingan data 2024 dalam paparan tersebut, rasio DPK terhadap PDB Indonesia sebesar 39,9 persen, lebih rendah dibandingkan Vietnam 127,2 persen, Malaysia 125,5 persen, Thailand 85,6 persen, India 66 persen, Filipina 65,9 persen, Afrika Selatan 64,5 persen, dan Brasil 56 persen.

“Pendalaman sektor keuangan menjadi sangat penting. Aset keuangan, investor institusi, maupun pembiayaan terhadap PDB kita masih rendah. Dengan kata lain, Indonesia bukan kekurangan peluang. Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh di sektor keuangan yang sangat besar,” ujarnya.

Selain meningkatkan tabungan masyarakat, ia menilai perluasan akses terhadap layanan perbankan juga masih menjadi pekerjaan besar. Sebab, masih banyak penduduk yang belum memiliki rekening bank. Data LPS menunjukkan jumlah penduduk yang belum memiliki rekening bank pada 2025 mencapai sekitar 49,7 juta orang dan diproyeksikan turun menjadi 46,5 juta orang pada 2026.

Untuk kelompok usia 15-69 tahun, penduduk yang belum memiliki rekening diproyeksikan turum dari 15,3 juta orang pada 2025 menjadi 13,5 juta orang pada 2026.

Kondisi tersebut, menunjukkan proses digitalisasi sektor keuangan belum selesai sehingga ukuran keberhasilannya tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi digital, melainkan dari semakin luasnya masyarakat yang memperoleh akses ke layanan keuangan formal.

Belum Kuat

Peneliti Ekonomi CORE Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, menilai rasio tabungan nasional Indonesia yang masih sekitar 42 persen menunjukkan kapasitas pembiayaan dari dalam negeri belum cukup kuat.

“Pernyataan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu sebagai pengingat bahwa pembangunan tidak bisa terus bergantung pada modal asing,” katanya.

Kapasitas pembiayaan domestik yang belum kuat itulah yang membuat Indonesia masih rentan terhadap gejolak eksternal. “Kita masih rentan terhadap gejolak eksternal, seperti arus keluar modal, pelemahan nilai tukar, dan tekanan terhadap stabilitas ekonomi,” katanya.

Penguatan tabungan domestik menjadi langkah penting karena dana masyarakat lebih stabil dibanding modal asing karena tidak mudah terpengaruh perubahan suku bunga global maupun sentimen investor.

“Semakin besar porsi pembiayaan yang berasal dari tabungan dalam negeri, semakin kuat pula ketahanan ekonomi kita dalam menghadapi guncangan,” katanya.

Untuk meningkatkan tabungan, Pemerintah harus menyelesaikan tiga tantangan utama yaitu daya beli sebagian masyarakat yang masih terbatas, tingkat konsumsi masih tinggi, dan akses terhadap produk keuangan jangka panjang belum merata.

Sebagai solsinya, dia mendorong kebijakan difokuskan pada tiga hal. Pertama, perluasan inklusi keuangan agar lebih banyak masyarakat masuk sistem keuangan formal

Kedua, pengembangan instrumen jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi. Ketiga, penguatan pasar keuangan agar dana masyarakat bisa disalurkan efisien ke sektor-sektor produktif.

Modal asing tegasnya tetap diberi peran, terutama jika membawa transfer teknologi, peningkatan produktivitas, dan praktik manajemen yang lebih baik.

“Hal yang terpenting adalah menjaga agar kebergantungan terhadap pembiayaan eksternal tidak terlalu besar sehingga kedaulatan pembiayaan tetap berada di tangan Indonesia,” tegasnya.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti sepakat dengan Anggito di mana masalah utama Indonesia adalah rendahnya inklusi keuangan.

“Data menunjukkan sekitar 80 persen masyarakat Indonesia masih unbankable. Akses kredit UMKM juga hanya berkisar belasan persen,” kata Esther.

Kondisi tersebut membuat kapasitas pembiayaan domestik sulit berkembang. Sebab itu, strategi financial deepening harus segera dilakukan agar masyarakat menjadi bankable dan jumlah penabung meningkat.

Di kesempatan terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi, mengatakan ketergantungan pada modal asing bukan sekadar persoalan pembiayaan, tetapi mencerminkan rapuhnya fondasi ekonomi domestik.

“Akar masalahnya adalah pendapatan masyarakat yang stagnan, deindustrialisasi, dan lemahnya kapasitas negara menghimpun penerimaan,” jelas Badiul.

Pembangunan papar Badiul tidak bisa terus bergantung ke modal asing yang mudah keluar saat krisis. Pengalaman gejolak global menunjukkan capital outflow dapat melemahkan rupiah, menaikkan biaya utang, dan mempersempit ruang fiskal, sehingga agenda pembangunan nasional semakin bergantung pada sentimen pasar internasional.

Solusinya kata Badiul bukan sekadar mengajak masyarakat lebih banyak menabung, tetapu Pemerintah harus melakukan reformasi struktural. “Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat industri bernilai tambah, memperluas kelas menengah, serta melakukan reformasi perpajakan agar tabungan, investasi, dan penerimaan negara tumbuh secara berkelanjutan,” kata Badiul.