Pengembangan Kawasan Transmigrasi Harus Berbasis Riset

Pendekatan ilmiah dinilai penting agar setiap program pembangunan berbasis data, melibatkan masyarakat, dan mampu tingkatkan produktivitas kawasan, investasi, dan perekonomian lokal.

Jakarta – Pengembangan kawasan transmigrasi perlu dilakukan berbasis riset agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, sesuai dengan potensi wilayah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pelibatan akademisi menjadi kunci agar setiap kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi memiliki landasan ilmiah yang kuat, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau pertimbangan sesaat.

"Selama ini banyak kebijakan yang tidak disusun berdasarkan hasil riset. Padahal kebijakan seharusnya melalui data dan kajian ilmiah," kata Trubus, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Selasa (28/7).

Menurutnya, pendekatan berbasis riset perlu diterapkan secara konsisten oleh seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan memiliki landasan akademik yang kuat. Namun, ia mengingatkan hasil penelitian tidak boleh berhenti sebagai laporan, melainkan harus dikawal hingga tahap implementasi.

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan hasil riset, mulai dari pengawasan, implementasi, hingga evaluasi program di lapangan.

Trubus juga menekankan pentingnya melibatkan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan masyarakat transmigrasi dalam proses tersebut agar potensi daerah maupun berbagai kendala dapat diidentifikasi sejak awal.

"Daerah sasaran harus dilibatkan, jadi di situ ada partisipasi publik. Jika muncul kendala, entah kendalanya resistensi masyarakat lokal, atau persoalan infrastruktur, maupun faktor lainnya, ini bisa dibantu," katanya.

Ia menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas kawasan transmigrasi sekaligus menarik investasi. Selain itu, hasil kajian akademik perlu diterjemahkan menjadi bahasa kebijakan dan program yang mudah dipahami masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif.

"Hasil riset harus diubah menjadi bahasa kebijakan dan bahasa program agar mudah diimplementasikan," ujarnya.

Tim Ekspedisi Patriot

Sejalan dengan itu, Kementerian Transmigrasi menjalankan Program Patriot Transmigrasi untuk mengubah paradigma transmigrasi dari sekadar perpindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan mandiri berbasis riset, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Sebagai bagian dari program tersebut, Kementerian Transmigrasi menerjunkan 1.476 akademisi ke 53 kawasan transmigrasi melalui Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 guna memperkuat pembangunan berbasis riset dan inovasi.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan TEP 2026 merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya dengan fokus menindaklanjuti hasil riset serta mengembangkan produk unggulan di kawasan transmigrasi.

"Tahun ini kita tempatkan di 53 kawasan transmigrasi dengan jumlah total 1.476 orang. Tujuannya melakukan tindak lanjut riset dari Tim Ekspedisi Patriot 2025, kemudian melakukan tindakan praksis terhadap perintisan program produk unggulan yang ada di kawasan transmigrasi," katanya.