Kemarau Belum Berakhir, 2.592 Hektare Sawah di Bekasi Sudah Dilanda Kekeringan

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencatat 2.592 hektare lahan pertanian di wilayahnya mengalami kekeringan sepanjang musim kemarau ini, bahkan berpotensi meluas mengingat kemarau diprediksi masih berlangsung hingga September 2026.

"Data ini bersifat sementara dan berpotensi meluas seiring siklus musim kemarau berlangsung. Kami masih terus mendata di lapangan," kata Sub Koordinator Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo di Cikarang, Selasa (28/7).

Dia menjelaskan kekeringan pada areal persawahan dipicu krisis air pada saluran irigasi, sehingga memaksa sebagian petani memanen padi lebih awal untuk mengurangi kerugian materi.

Lahan pertanian terdampak kekeringan tersebar di sejumlah titik didominasi wilayah utara Kabupaten Bekasi mencakup Kecamatan Pebayuran, Tambelang, Cabangbungin, Sukatani dan Sukawangi. Wilayah tersebut merupakan kawasan sawah irigasi teknis yang mengalami penurunan pasokan air.

Sementara sebagian wilayah selatan turut mengalami kondisi serupa seperti di Kecamatan Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu. Wilayah tersebut masuk dalam kategori rawan terdampak kekeringan karena didominasi sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada intensitas curah hujan.

Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah mitigasi guna menekan dampak kekeringan dengan menerbitkan surat imbauan kepada petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap musim kemarau, memetakan wilayah rawan kekeringan serta mendata ketersediaan pompa maupun sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi darurat.

Pemerintah daerah juga telah menyiapkan bantuan melalui skema program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan target perlindungan seluas 1.500 hektare guna mengurangi risiko kerugian petani akibat bencana kekeringan.

Dodo mengimbau petani di daerah berstatus sulit mendapatkan pasokan air agar beralih menanam komoditas untuk sementara dari tanaman padi menjadi hortikultura yang membutuhkan air lebih sedikit.

Di sisi lain, koordinasi terus dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT) II, Kementerian Pekerjaan Umum serta perangkat daerah bidang sumber daya air di tingkat provinsi dan kabupaten untuk memasifkan kegiatan normalisasi saluran irigasi teknis yang mengalami penurunan fungsi.

"Kami berharap langkah-langkah tersebut dapat meminimalkan luas lahan yang terdampak sekaligus menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung agar petani-petani kita tetap dapat menggarap lahan secara optimal," kata Dodo.