Capaian KUR Maluku Tembus Rp 1 Triliun, Nelayan dan UMKM Kepulauan Siap Naik Kelas!

AMBON - Pemerintah Provinsi Maluku memperluas akses pembiayaan dan inklusi keuangan bagi masyarakat pesisir serta wilayah kepulauan guna membebaskan pelaku usaha mikro dari ketergantungan pada praktik rentenir, Selasa (28/7).

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath di Ambon, Selasa, mengatakan pengembangan ekosistem keuangan inklusif menjadi salah satu program prioritas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 2026.

"Ke depan kami berkomitmen memperluas akses keuangan masyarakat melalui kolaborasi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata," katanya.

Menurut Vanath, program tersebut diarahkan untuk memastikan layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan.

Salah satu inovasi yang akan dikembangkan ialah ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih melalui kerja sama TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga jasa keuangan.

Program itu bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan layanan keuangan yang lebih dekat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.

Vanath menjelaskan skema tersebut telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan akan dikembangkan di Kota Tual sebagai upaya menyediakan pembiayaan produktif dengan bunga yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro.

Ia menambahkan perluasan akses keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Dalam pelaksanaan program TPAKD selama 2025, Pemerintah Provinsi Maluku mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp1,02 triliun kepada 21.840 debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melampaui target awal sebanyak 3.000 debitur.

"Kami juga akan terus mendorong agar penyaluran kredit lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan super mikro sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pembiayaan produktif dan terhindar dari praktik rentenir," ujarnya.

Selain penyaluran KUR, TPAKD Maluku mencatat peningkatan sejumlah indikator inklusi keuangan sepanjang 2025, seperti pelaksanaan business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta peningkatan rekening inklusi keuangan.

Program lainnya mencakup pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan kepesertaan jaminan sosial pekerja rentan, serta penambahan Agen Laku Pandai yang melampaui target.

Vanath mengatakan sinergi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam memperluas layanan keuangan hingga wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Pemerintah Provinsi Maluku akan terus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan akses keuangan yang lebih inklusif sebagai fondasi membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045," katanya.