Kesejahteraan Tidak Diukur dari Uang Saat panen, tapi dari Daya Beli Biaya Hidup Petani

Sebagai contoh, Masyhuri menyebut Jepang berhasil meningkatkan daya saing sektor pertaniannya melalui konsolidasi lahan. Di wilayah Hokkaido, rata-rata luas usaha tani yang pada masa pasca-Perang Dunia II sekitar satu hektare kini telah berkembang menjadi sekitar 20 hingga 25 hektare per petani.

“Orang bilang ini sulit, tetapi harus dikerjakan. Kalau tidak, guremisasi akan terus berjalan. Jepang sudah berhasil membuktikannya,” kata Masyhuri.

Di waktu terpisah, Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, I Nengah Muliarta, menilai pernyataan kalau kesejahteraan petani melonjak sebagai narasi yang tidak sesuai realitas.

“Pernyataan itu mengamini klaim sepihak mengenai lonjakan kesejahteraan petani merupakan contoh nyata dari narasi birokratis yang kehilangan pijakan pada realitas riil di tingkat lapangan,” kata Muliarta

Menurut Muliarta, terjadi distorsi metodologis ketika indikator kesejahteraan petani direduksi hanya pada penurunan harga pupuk subsidi dan kenaikan HPP GKG menjadi 6.500 rupiah per kg.

“Klaim bahwa petani kini sedemikian makmur hingga mampu berlibur ke luar negeri bukan hanya sebuah generalisasi yang cacat logika, melainkan sebuah bentuk pembodohan publik yang mengabaikan penderitaan struktural yang dialami oleh jutaan petani gurem dan buruh tani,” tegasnya.

Harga Turun, Pupuk Langka

Muliarta pun membedah argumen penurunan harga pupuk subsidi. Ia menyebut ketersediaan pupuk pada waktu yang tepat jauh lebih krusial daripada harga nominal.

“Kenyataan di lapangan sering kali menyajikan ironi yang getir akibat sengkarut manajemen rantai pasok. Petani tidak memiliki pilihan selain membeli pupuk nonsubsidi dengan harga melambung ketika kelangkaan terjadi. Kerumitan kartu tani dan pembatasan kuota justru menambah biaya terselubung,” jelasnya.

Selain itu, biaya transportasi dari gudang jauh ke sawah dan hilangnya efisiensi waktu, sudah menghapus keuntungan dari penurunan harga yang diklaim pemerintah. “Sehingga total biaya produksi secara riil tidak pernah benar-benar turun,” ujarnya.

Soal kenaikan HPP gabah 6.500 per kg, Muliarta menyebutnya sebagai "jebakan angka" jika tidak dibarengi analisis Nilai Tukar Petani (NTP) dan inflasi biaya produksi.

“Kenaikan harga jual gabah memicu efek domino berupa kenaikan upah buruh tani. Harga input nonsubsidi seperti pestisida, solar, hingga sewa traktor terus naik. Kesejahteraan tidak diukur dari uang saat panen, melainkan dari daya beli terhadap biaya hidup dan modal kerja,” katanya.

Jika peningkatan harga gabah berada di bawah laju inflasi biaya produksi, maka posisi ekonomi petani justru mengalami kemunduran secara riil.