Potensi Surya Besar, Pemanfaatan Masih Tertinggal

Kesenjangan antara potensi dan realisasi PLTS sangat lebar sehingga percepatan transisi energi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai produsen, didukung regulasi, pembiayaan, dan insentif yang memadai.

JAKARTA – Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya yang baru mencapai sekitar 0,05 persen menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi. Kondisi ini mengindikasikan percepatan transisi energi tidak cukup hanya mengandalkan investasi skala besar, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai produsen energi melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atap maupun skema energi terdesentralisasi.

Dengan dukungan regulasi yang kondusif, akses pembiayaan, dan insentif yang tepat, partisipasi masyarakat dapat menjadi pengungkit utama dalam memperluas bauran energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Potensi energi surya Indonesia ditaksir mencapai 3.294 gigawatt (GW), tetapi hingga 2026, pemanfaatannya baru sekitar 1,6 GW.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai energi surya berpotensi menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional karena mampu menyediakan listrik yang andal, terjangkau, dan merata sekaligus mendukung kemandirian energi sesuai Asta Cita Presiden. Menurutnya, anggapan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mengganggu stabilitas sistem akibat sifat intermitensinya sudah tidak relevan, mengingat banyak negara telah membuktikan tingginya penetrasi PLTS tetap mampu menjaga keandalan jaringan listrik.

“Perkembangan teknologi penyimpanan energi melalui Battery Energy Storage System (BESS) juga dinilai mampu mengatasi tantangan tersebut,” ujarnya di Jakarta, Minggu (12/7).

Dirinya pun mendukung rencana pemerintah membangun 100 GW PLTS, karena kombinasi PLTS dan BESS diyakini dapat menggantikan pembangkit berbahan bakar minyak dan gas yang berbiaya tinggi, sehingga menekan biaya produksi listrik sekaligus mempercepat transisi energi nasional. “PLTS + BESS dapat menggantikan PLTD dan pembangkit lain yang membakar BBM dan Gas yang biaya produksi listrik lebih mahal, sehingga biaya produksi listrik dapat diturunkan. Ini yang harus segera dilakukan oleh pemerintah,” jelas Fabby.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andriah Feby Misna menegaskan pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi bersih yang mampu memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil. Menurutnya, energi surya memiliki potensi terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 3.294 GW, jauh melampaui sumber energi terbarukan lainnya seperti angin, energi laut, bioenergi, dan panas bumi.

Meski demikian, pemanfaatan energi terbarukan saat ini masih didominasi oleh tenaga air dengan kapasitas terpasang sekitar 7,6 GW, sehingga pengembangan energi surya menjadi peluang besar untuk mempercepat transisi energi nasional.

Libatkan Masyarakat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai percepatan transisi energi harus menempatkan masyarakat sebagai produsen energi terbarukan, bukan sekadar konsumen. “Paling urgen saat ini menempatkan masyarakat sebagai produsen energi terbarukan,” ujar Bhima kepada Koran Jakarta.

Menurut perhitungan Celios, pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas berpotensi menyumbang 10.529 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 25 tahun, mengurangi kemiskinan lebih dari 16 juta orang, serta menciptakan sekitar 96 juta peluang kerja.

Bhima juga mendorong pembangunan 100 GW panel surya difokuskan pada sistem off-grid di wilayah 3T dan untuk menggantikan pembangkit diesel, sehingga pemerataan akses listrik dapat dipercepat sekaligus mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Dia menegaskan, model berbasis komunitas yang melibatkan warga, koperasi, dan UMKM akan mempercepat transisi energi, memperkuat kemandirian energi, serta mengurangi ketergantungan pada pendanaan APBN.

Model berbasis komunitas, lanjutnya, justru bisa berjalan lebih cepat karena menggerakkan investasi warga, koperasi, dan UMKM di daerah. Selain itu juga menciptakan kemandirian energi dan ekonomi lokal.