Redam Kenaikan Harga Beras, Bulog Siapkan Beras SPHP Premium

JAKARTA - Perum Bulog menyiapkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) premium sebagai instrumen operasi pasar guna meredam kenaikan harga beras premium sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah berikutnya.

"Kami menyarankan ke Pak Menteri Pertanian maupun Pak Menko Pangan untuk menentukan kebijakan berikutnya, untuk kenaikan harga beras premium ini kami juga adakan beras SPHP premium yang bernama Beras Kita," kata Rizal saat dikonfirmasi mengenai harga beras premium yang mencapai Rp16.000 per kilogram, usai fun match minisoccer di Jakarta, Sabtu.

Menurut Rizal, Bulog mengusulkan beras SPHP premium dengan merek Beras Kita sebagai pelengkap program SPHP yang selama ini hanya menyediakan beras kategori medium.

"Jadi bukan hanya beras SPHP medium tapi kami juga coba munculkan beras SPHP premium yang bernama Beras Kita," ujarnya.

Ia menjelaskan operasi pasar menggunakan beras medium dinilai belum efektif menekan harga ketika yang mengalami kenaikan justru beras premium sehingga diperlukan instrumen yang lebih tepat sasaran.

Karena itu, Bulog menyusun konsep penyaluran beras SPHP premium untuk membantu menurunkan harga beras premium yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan di sejumlah daerah.

Ahmad Rizal mengatakan besaran harga jual beras SPHP premium masih menunggu pembahasan dan keputusan dalam rapat koordinasi terbatas pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram sebagai salah satu acuan dalam menetapkan kebijakan harga program tersebut.

Selain harga, pemerintah juga akan menghitung biaya produksi beras premium agar kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Bulog juga belum menetapkan besaran alokasi beras SPHP premium karena volume penyaluran akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan permintaan di lapangan.

Rizal menegaskan penetapan kuota sejak awal berisiko tidak sesuai kebutuhan sehingga pemerintah memilih menyesuaikan volume distribusi berdasarkan kondisi pasar yang berkembang.

Ia menyebut arahan Menteri Pertanian terkait penyediaan 2 juta ton beras komersial tetap menjadi bagian dari pembahasan dalam penyusunan skema penyaluran beras SPHP premium.

Menurutnya komposisi antara beras SPHP medium dan premium akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat sehingga distribusi dapat berlangsung lebih efektif.