PBB Serukan AS dan Iran Kembali ke Meja Perundingan, Diplomasi Dinilai Jadi Jalan Terbaik

Washington DC – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan Iran, Amerika Serikat (AS), dan seluruh pihak terkait untuk melanjutkan perundingan secara konstruktif dan dengan itikad baik guna mencapai penyelesaian yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan atas isu nuklir Iran.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Washington DC, Jumat (10/7), Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak ditempuh meskipun masih terdapat perbedaan pandangan mengenai program nuklir Teheran.

"Sekretaris Jenderal menyerukan seluruh pihak untuk terlibat secara konstruktif dan dengan itikad baik guna mencapai penyelesaian damai, menyeluruh, dan berkelanjutan atas isu nuklir Iran, sesuai tujuan Resolusi 2231 serta sasaran yang lebih luas untuk memperkuat perdamaian dan keamanan internasional," kata DiCarlo.

Ia menegaskan bahwa kerangka perundingan lanjutan tetap menjadi langkah penting untuk mencapai penyelesaian damai atas isu nuklir Iran.

Menurut DiCarlo, meskipun masih terdapat perbedaan yang cukup besar terkait implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 yang mengesahkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran 2015, seluruh pihak kembali menegaskan pentingnya solusi diplomatik dan menyatakan kesiapan melanjutkan dialog.

Ia juga menyoroti Nota Kesepahaman Islamabad yang disepakati Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni sebagai bukti bahwa jalur diplomasi masih terus berlangsung.

Nota kesepahaman tersebut mencakup penyelesaian pengelolaan persediaan material nuklir Iran yang telah diperkaya, pelaksanaan pengenceran tingkat pengayaan uranium di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA), serta kelanjutan pembahasan mengenai pengayaan uranium dan kebutuhan program nuklir sipil Iran.

DiCarlo juga mengungkapkan meningkatnya kekhawatiran terhadap kemampuan IAEA dalam memantau aktivitas nuklir Iran.

Mengutip laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai implementasi Resolusi 2231, ia menyebut IAEA belum dapat melaksanakan kegiatan verifikasi langsung di lapangan sesuai mekanisme pengamanan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) Iran.

Selain itu, IAEA mencatat penurunan signifikan dalam pengetahuan mengenai program nuklir Iran setelah serangan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada 28 Februari.

"IAEA kini telah kehilangan kesinambungan informasi mengenai seluruh fasilitas nuklir Iran yang telah dideklarasikan. Kehilangan kesinambungan itu juga mencakup produksi dan inventaris terkini sentrifugal, rotor, bellow, air berat, serta konsentrat bijih uranium. Badan tersebut menilai pengetahuan itu tidak dapat dipulihkan," ujar DiCarlo.

Meski menghadapi berbagai tantangan, DiCarlo menegaskan diplomasi tetap menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa mengenai program nuklir Iran.

"PBB siap memberikan dukungan terhadap upaya-upaya tersebut," katanya.

Nota Kesepahaman

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk menepati komitmen dalam Nota Kesepahaman Islamabad yang ditandatangani kedua negara pada bulan lalu.

Dalam percakapan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Jumat (10/7), Sharif meminta Iran dan seluruh pihak menahan diri serta menghindari tindakan yang dapat mengancam perdamaian yang telah dibangun melalui kesepakatan tersebut.