Kemendagri Minta Kepala Daerah Prioritaskan Penanganan Kusta dan TBC

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta seluruh kepala daerah memprioritaskan penanganan kusta sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Komitmen pemerintah daerah dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, hingga menghapus stigma terhadap penyandang kusta.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Konferensi Nasional Kusta 2026 bertema Percepatan Eliminasi Kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Kegiatan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, para kepala daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Mendagri mengungkapkan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah temuan kasus baru kusta yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penanganan kusta secara berkelanjutan melalui kebijakan yang terarah.

"Saya ingin highlight juga sedikit yang mungkin berusaha untuk menyentuh wake up call untuk kita semua, jadi tidak menganggap acara ini sebagai seremoni biasa," ujarnya.

Mendagri menegaskan kualitas SDM merupakan fondasi utama pembangunan daerah sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan optimal apabila persoalan kesehatan, termasuk kusta, belum ditangani secara serius. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjadikan penanganan penyakit tersebut sebagai bagian dari prioritas pembangunan di daerah masing-masing.

Menurut Mendagri, keberhasilan penanganan kusta sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah yang harus tercermin dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program di lapangan. Tanpa adanya kemauan politik yang kuat dari pimpinan daerah, berbagai program dikhawatirkan hanya berjalan sebagai rutinitas tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan.

"Harus ada dulu political will. Ada mindset untuk serius. Kalau seandainya di tingkat atasnya sudah tidak serius, diserahkan ke bawah [ke] kepala dinas kesehatan, segala macam. [Hanya akan menjadi] rutinitas, kembali kepada program, business as usual," tegasnya.

Ia menjelaskan kusta merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri sehingga dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tepat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan semakin aktif melakukan deteksi dini, menemukan kasus sejak awal, memastikan penderita memperoleh pengobatan hingga tuntas, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap penyandang kusta.

Selain itu, Kemendagri tengah mempertimbangkan memasukkan kinerja penanganan bidang kesehatan, termasuk kusta dan tuberkulosis (TBC), sebagai salah satu indikator dalam program penghargaan bagi pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kompetisi yang sehat sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Salah satu yang saya terpikirkan adalah yaitu kepada daerah yang paling pro [terhadap] program kepada bidang kesehatan. Dan salah satu kriterianya adalah, salah satu mungkin kita akan masukkan yang mana yang programnya bagus untuk tangani TBC dan lepra," tandasnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh sejumlah gubernur sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Komitmen bersama itu diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan target eliminasi kusta sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.