Stabilkan Harga Pangan dan Energi agar Dampaknya Terasa Langsung ke Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia diminta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi ke depan. Koordinasi itu tidak hanya sebatas pada instrumen suku bunga, tetapi juga pada stabilisasi harga pangan dan energi agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan baik otoritas fiskal maupun moneter punya posisi yang sejajar dan sama pentingnya dalam mempengaruhi perekonomian terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga atau mengendalikan inflasi, mengendalikan nilai tukar dan mengurangi pengangguran.

Dalam penekanannya, kebijakan fiskal pada umumnya diarahkan untuk pro growth, sedangkan moneter pro stabilisasi. Sebab itu, kalai Pemerintah melalui kebijakan fiskal ingin mendorong pertumbuhan tinggi, maka BI perlu mengimbangi dengan kebijakan moneter yang lebih hati-hati.

“Koordinasinya jika fiskal ingin mendorong pertumbuhan tinggi, maka kebijakan moneter mengerem dampak inflasinya dengan melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan meningkatkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar secara moderat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi faktor moneter. Dalam jangka pendek, inflasi juga merupakan fenomena riil yang dipengaruhi sisi pasokan.

“Dengan demikian BI dan pemerintah dapat menjalin kerja sama pengendalian inflasi non inti yaitu di volatile food dan administered price,” jelas Suhartoko.

Dia pun mendorong agar Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja lebih efektif, terutama di tengah ketidakpastian global dan kenaikan harga komoditas, sinergi antara BI dan pemerintah menjadi krusial.

Dalam Sasaran Target

Dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan koordinasi menjaga inflasi penting agar inflasi tetap terkendali sehingga masyarakat sejahtera dan fiskal moneter tetap kuat.

“Kami terus berkoordinasi pusat dan daerah menjaga inflasi karena harga global naik,” kata Perry.

Otoritas moneter sendiri memandang inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tetap terjaga dalam sasaran target, dengan realisasi 3,34 persen (yoy), berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara bank sentral bersama pemerintah pusat dan daerah.

Inflasi yang terjaga juga didukung oleh penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional serta konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh BI.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7), IHK pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to- month/mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,34 persen atau year on year(yoy).

Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,22 persen (mtm).

Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi terutama oleh tingginya harga komoditas dunia di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat 2,76 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,59 persen (yoy).

Sementara itu, kelompok volatile food pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,22 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 6,24 persen (yoy).