Middle Income Trap Masih Mengintai, Ini 3 Kunci Indonesia Jadi Negara Maju

Jakarta – Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas dinilai belum menjadi jaminan mampu menembus kategori negara maju. Sejumlah ekonom mengingatkan, tantangan terbesar justru dimulai setelah capaian tersebut diraih. Tanpa reformasi struktural, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing industri, Indonesia berisiko terjebak dalam middle-income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai terdapat tiga agenda utama yang harus segera dipercepat agar Indonesia benar-benar mampu naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

"Pertama, hilirisasi harus bergerak ke industri dengan nilai tambah tinggi, bukan berhenti pada pengolahan bahan mentah," kata Yusuf di Jakarta, Senin (6/7).

Selain itu, pemerintah perlu mempercepat investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar bonus demografi mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Reformasi regulasi juga dinilai mendesak untuk menciptakan iklim usaha yang lebih efisien sehingga perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi dan berekspansi.

Menurut Yusuf, target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 masih realistis, tetapi hanya dapat dicapai jika pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan produktivitas, bukan sekadar konsumsi rumah tangga maupun belanja pemerintah.

"Kuncinya bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia mengingatkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan sulit diwujudkan apabila struktur ekonomi tidak mengalami transformasi secara mendasar.

Berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia untuk tahun fiskal 2027, negara dengan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar 4.636–14.375 dolar AS masuk kategori negara berpendapatan menengah atas, sedangkan negara berpendapatan tinggi memiliki GNI per kapita di atas 14.375 dolar AS.

Di kawasan ASEAN, Vietnam dan Filipina kini bergabung dengan Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai negara berpendapatan menengah atas. Sementara Singapura dan Brunei Darussalam tetap berada dalam kelompok negara berpendapatan tinggi.

Yusuf menilai perubahan tersebut menunjukkan persaingan ekonomi di ASEAN semakin ketat. Meski demikian, ia mengingatkan klasifikasi Bank Dunia hanya mengukur pendapatan per kapita dan belum mencerminkan kualitas institusi, produktivitas, maupun pemerataan kesejahteraan.

"Persaingan investasi tentu semakin kuat. Vietnam, misalnya, berhasil memanfaatkan pergeseran rantai pasok global dan berkembang menjadi basis manufaktur yang semakin kompetitif," katanya.

Menurut Yusuf, Indonesia kini tidak lagi bersaing dengan negara berbiaya rendah, melainkan dengan negara yang kapasitas industrinya semakin setara. Karena itu, penguatan integrasi rantai pasok regional dinilai lebih penting dibanding sekadar berlomba memberikan insentif investasi.

Ia menambahkan Indonesia masih memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar, sumber daya alam melimpah, serta stabilitas makroekonomi. Namun, produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dan lambatnya reformasi di sektor ketenagakerjaan, perdagangan, keuangan, serta iklim usaha menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

"Pengalaman Malaysia dan Thailand menjadi pengingat bahwa masuk kelompok menengah atas bukan berarti otomatis menjadi negara maju. Keduanya sudah bertahan cukup lama di kelompok tersebut tanpa berhasil menembus status berpendapatan tinggi," ujarnya.