Harga Telur Ayam Turun, Pemprov Jatim Perkuat Perlindungan Peternak

PONOROGO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menstabilkan harga telur ayam ras di tingkat peternak, menyusul keluhan peternak yang menghadapi penurunan harga akibat kelebihan pasokan di pasaran.

Langkah tersebut meliputi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Peternak, perluasan penyerapan telur dalam berbagai program pemerintah, peningkatan transparansi harga pakan, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Peternak, serta penertiban informasi menyesatkan yang berpotensi memicu kepanikan pasar.

Kebijakan itu disiapkan setelah ratusan peternak menyampaikan aspirasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur terkait anjloknya harga telur di tingkat peternak yang sempat turun hingga sekitar Rp16.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.

Di Kabupaten Ponorogo, peternak ayam petelur mengaku harga telur saat ini berada di kisaran Rp18.000 per kilogram, sehingga semakin menekan usaha mereka di tengah kenaikan biaya produksi.

Salah seorang peternak ayam petelur di Kecamatan Mlarak, Ahmad Sarbini, mengatakan penurunan harga dipicu melemahnya permintaan pasar antara lain karena minimnya kegiatan hajatan masyarakat selama bulan Muharam atau Suro.

Menurut Ahmad Sarbini, selain minimnya kegiatan hajatan pada bulan Suro, penurunan permintaan juga dipengaruhi oleh jeda pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. Ia berharap ketika program berjalan kembali, penyerapan telur dapat meningkat sehingga membantu menstabilkan harga di tingkat peternak.

Ahmad Sarbini mengatakan peternak tidak memiliki banyak pilihan selain tetap menjual hasil produksinya karena telur memiliki masa simpan terbatas. "Yang penting telur bisa keluar dari kandang. Kalau ditahan terlalu lama kualitasnya akan menurun," ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu menyerap kelebihan pasokan telur agar harga di tingkat peternak kembali membaik. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penyelenggaraan bazar telur di setiap kecamatan untuk mempercepat penyerapan stok yang menumpuk di kandang.

"Kalau ada bazar, setidaknya bisa membantu mengurangi penumpukan telur di kandang sehingga peternak tidak semakin merugi," kata Ahmad Sarbini.

Menanggapi aspirasi peternak di berbagai wilayah provinsi tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengakui industri ayam petelur saat ini memang menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan telur. 

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait agar komitmen penyerapan telur dari peternak rakyat benar-benar dijalankan. Selain memperkuat penyerapan hasil produksi peternak, pemerintah juga membentuk Pokja Perlindungan Peternak untuk merumuskan kebijakan mengenai pembiayaan produksi dan tata kelola harga pakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong transparansi harga pakan guna mencegah praktik yang dapat menekan peternak rakyat. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen memperluas penyerapan telur produksi peternak melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah menyiapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Peternak Jawa Timur sebagai payung hukum untuk memberikan kepastian usaha sekaligus menjaga keberlanjutan sektor peternakan ayam petelur.

Pemerintah juga akan menertibkan isu maupun akun media sosial yang menyebarkan informasi menyesatkan dan berpotensi memicu kepanikan pasar, sehingga kondisi perdagangan telur diharapkan menjadi lebih kondusif dan stabil.