Pelabuhan Hijau Jadi Prioritas, Pemerintah Gebrak Lewat GSPI ASRI 2026

Asesmen tersebut mencakup aspek manajemen, teknis, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, digitalisasi, sistem informasi, integrasi teknologi, serta inovasi pengelolaan pelabuhan.

Pada asesmen 2025, delapan pelabuhan dinyatakan memenuhi kriteria, yakni Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik, Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Pelabuhan Umum PT Krakatau Bandar Samudera, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Terminal Petikemas Banjarmasin, PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Intan, serta PT Pelindo Terminal Petikemas Bitung.

Tatang menjelaskan mekanisme self-assessment diberlakukan dalam pelaksanaan asesmen sehingga pelabuhan dapat mengajukan penilaian berdasarkan kesiapan masing-masing dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan digitalisasi.

"Pemerintah akan melanjutkan asesmen tersebut secara bertahap agar semakin banyak pelabuhan di Indonesia menerapkan konsep Green and Smart Port," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan sertifikasi Green and Smart Port saat ini masih bersifat sukarela, namun berpeluang diterapkan lebih luas pada masa mendatang.

"Pada waktunya lain nanti berpotensi bisa menjadi suatu kewajiban, ketika hampir semua pelabuhan atau fasilitas dermaga dan pelabuhan itu sudah tersertifikasi," ucap Masyhud.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan akan terus mendorong operator pelabuhan mengikuti sertifikasi Green and Smart Port agar pelabuhan menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.